Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari pemantauan kesiapan layanan kendaraan listrik di jalur mudik utama Pulau Jawa agar perjalanan masyarakat selama periode Lebaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

Dalam peninjauan tersebut, Direksi memastikan kesiapan operasional SPKLU, mulai dari keandalan peralatan pengisian daya, kesiapan sistem layanan, hingga fasilitas pendukung bagi pelanggan yang sedang melakukan pengisian kendaraan listrik.

Direktur Retail dan Niaga PLN menyampaikan bahwa PLN terus memperkuat kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di jalur strategis mudik untuk mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

“PLN berkomitmen memastikan seluruh SPKLU di jalur mudik beroperasi optimal sehingga pemudik pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Kami juga menghadirkan berbagai inovasi layanan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi pelanggan,” ujarnya.

Salah satu fasilitas yang disediakan di lokasi ini adalah PLN Mobile Lounge, yaitu ruang tunggu khusus bagi pelanggan yang sedang melakukan pengisian kendaraan listrik. Lounge tersebut dilengkapi berbagai fasilitas kenyamanan, termasuk kursi pijat, sehingga pelanggan dapat beristirahat dengan lebih nyaman selama proses pengisian daya berlangsung.

Selain itu, SPKLU Rest Area KM 229B juga dilengkapi dengan fasilitas EVTap, yang memudahkan pelanggan melakukan transaksi pengisian daya secara lebih cepat, praktis, dan digital.

Direksi juga berinteraksi langsung dengan pelanggan yang sedang melakukan pengisian kendaraan listrik. Pada kesempatan tersebut, pelanggan diperkenalkan dengan berbagai fitur pendukung perjalanan kendaraan listrik yang tersedia di aplikasi PLN Mobile.

Fitur Trip Planner membantu pelanggan merencanakan rute perjalanan sekaligus mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang jalur perjalanan, sedangkan fitur Antreev memungkinkan pelanggan melakukan reservasi antrean pengisian daya sehingga dapat memperkirakan waktu pengisian dengan lebih baik.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, yang turut mendampingi kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keberadaan SPKLU di jalur tol Jawa Barat menjadi sangat penting untuk mendukung perjalanan pemudik kendaraan listrik.

“Kami memastikan seluruh SPKLU di jalur strategis mudik siap melayani pemudik. Selain kesiapan infrastruktur, PLN juga menyiagakan petugas selama 24 jam agar layanan pengisian kendaraan listrik tetap andal selama arus mudik dan arus balik Lebaran,” ujar Sugeng.

Kesiapan fasilitas ini juga dirasakan langsung oleh pelanggan. Salah satu pengguna kendaraan listrik yang sedang melakukan pengisian daya di Rest Area KM 229B, Vian, mengaku semakin percaya diri melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan listrik.

“Sekarang perjalanan jauh dengan mobil listrik terasa lebih nyaman karena SPKLU sudah tersedia di banyak rest area. Dengan bantuan fitur Trip Planner dan Antreev di PLN Mobile, saya bisa merencanakan titik pengisian dan melihat antrean sebelum tiba di lokasi,” ujarnya.

SPKLU Rest Area KM 229B memiliki peran strategis dalam mendukung perjalanan pemudik kendaraan listrik, terutama saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pada kondisi one way, kendaraan hanya dapat melaju dalam satu arah sehingga akses keluar tol menjadi terbatas. Oleh karena itu, keberadaan SPKLU di rest area sepanjang jalur tersebut, termasuk di KM 229B, menjadi titik pengisian daya yang sangat penting bagi pengguna kendaraan listrik agar perjalanan mudik tetap lancar dan aman.

Melalui kesiapan infrastruktur, layanan digital, serta dukungan petugas di lapangan, PLN optimistis perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik pada Idulfitri tahun ini dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan lancar.

[Redaktur: Mega Puspita]

Langkah pencegahan ini dilakukan PLN sebagai upaya melindungi keselamatan warga, mengingat air yang masuk ke area rumah dan lingkungan berisiko menimbulkan sengatan listrik hingga korsleting.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama PLN, terutama saat musim hujan yang rawan genangan hingga banjir,” ujar Manager PLN UP3 Depok, Gebyar Pandito.

Ia menekankan bahwa instalasi listrik rumah tangga perlu mendapat perhatian khusus agar tidak menimbulkan risiko fatal saat air mulai naik.

“Kami mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian terhadap instalasi listrik di rumah maupun lingkungan sekitar,” kata Gebyar.

Menurutnya, banjir dapat menjadi pemicu utama terjadinya sengatan listrik apabila tidak diantisipasi dengan benar sejak dini.

“Keselamatan adalah yang utama, banjir dapat memicu risiko sengatan listrik jika tidak diantisipasi dengan benar,” ujarnya.

PLN UP3 Depok juga menegaskan kesiapan untuk membantu masyarakat apabila ditemukan kondisi berbahaya yang berpotensi mengancam keselamatan.

“PLN siap membantu dan masyarakat dapat segera melapor apabila menemukan kondisi berbahaya,” kata Gebyar.

Sebagai langkah mitigasi, PLN UP3 Depok mengingatkan warga untuk mematikan aliran listrik dari MCB saat air mulai masuk ke rumah atau mendekati instalasi listrik seperti stop kontak dan peralatan elektronik.

Warga juga diminta mencabut seluruh peralatan listrik dari stop kontak guna menghindari korsleting serta tidak menyentuh perangkat listrik dengan tangan basah atau saat tubuh berada di dalam air.

Selain itu, kabel listrik terutama kabel ekstensi dan sambungan sementara harus dijauhkan dari genangan air untuk mencegah risiko sengatan.

PLN juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tiang listrik atau jaringan yang roboh dan segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.

Listrik tidak boleh dinyalakan kembali sebelum dinyatakan aman oleh petugas PLN demi menghindari bahaya lanjutan.

Jika air terus naik dan mendekati jaringan listrik di dalam rumah, warga diminta segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.

Di sisi lain, PLN UP3 Depok terus melakukan patroli jaringan serta pengecekan infrastruktur kelistrikan, khususnya di wilayah yang rawan banjir.

“Kami siap siaga dan akan bergerak cepat jika ada laporan masyarakat,” ujar Gebyar.

Ia menegaskan bahwa kerja sama antara PLN dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan bersama selama cuaca ekstrem.

“Sinergi antara PLN dan warga sangat penting agar keselamatan tetap terjaga,” katanya.

Melalui imbauan ini, PLN UP3 Depok berharap masyarakat semakin waspada dan siap menghadapi cuaca ekstrem sehingga risiko bahaya listrik dapat diminimalkan dan keselamatan bersama tetap terjaga.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini].

Menurut ALPERKLINAS, pemerataan layanan listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh konsumen energi di tanah air.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa akses listrik yang stabil dan berkelanjutan merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Ia menilai, masih adanya daerah yang mengalami pemadaman bergilir atau hanya menikmati listrik beberapa jam sehari merupakan ironi di tengah kemajuan teknologi dan besarnya potensi energi nasional.

“Negara harus hadir untuk memastikan setiap rumah tangga, sekolah, dan fasilitas publik mendapatkan listrik yang menyala 24 jam. Listrik bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” ujar Tohom, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang bergantung pada pasokan listrik terbatas, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman

Ia menilai, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial antara kota dan desa.

“Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati. Aktivitas ekonomi berhenti, pembelajaran daring terganggu, pelayanan kesehatan terhambat. Semua sektor ikut merasakan dampaknya,” tegasnya.

Tohom menambahkan, PLN sebagai penyedia layanan publik perlu memperkuat komitmen dalam menerapkan inovasi energi terbarukan dan memperluas jaringan listrik berbasis teknologi modern, seperti PLTS mikrogrid dan sistem penyimpanan energi (BESS) yang sudah terbukti efektif di beberapa wilayah timur Indonesia.

“PLN sudah memiliki teknologi seperti SuperSUN dan sistem baterai energi yang andal. Sekarang tinggal bagaimana mempercepat pemerataan program ini ke seluruh daerah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, bukan hal mustahil Indonesia bisa terang 24 jam di mana pun,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keandalan listrik berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam pandangannya, kesejahteraan konsumen tidak akan tercapai jika pelayanan energi masih diskriminatif antarwilayah.

“Pemerataan energi adalah keadilan sosial yang nyata. Jika listrik stabil di seluruh Indonesia, maka pendidikan maju, industri tumbuh, dan masyarakat makmur,” tutur Tohom Purba menutup pernyataannya.

Sebelumnya, PLN melalui program SuperSUN telah menghadirkan sistem energi bersih dan andal di beberapa wilayah Maluku Utara, yang mengintegrasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan sistem penyimpanan baterai (BESS). 

Program ini terbukti mampu menjaga pasokan listrik tetap menyala sepanjang hari dan mendukung digitalisasi pendidikan di kawasan kepulauan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Namun, ALPERKLINAS mengingatkan agar hasil studi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan demi menghadirkan listrik terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan pemerintah ini bisa menjadi momentum besar menuju kemandirian energi nasional jika dilakukan secara konsisten dan terbuka. 

“Kami mendukung penuh langkah belajar ke India. Namun, jangan hanya sekadar studi banding tanpa tindak lanjut nyata. Indonesia harus mampu menerapkan teknologi efisien itu dengan menyesuaikan karakter geografis dan sosial masyarakatnya,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Tohom menegaskan, keberhasilan India menekan harga listrik hingga 3 sen per kilowatt-jam (kWh) harus menjadi inspirasi, bukan sekadar acuan. 

Menurutnya, efisiensi biaya energi bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, skema pembiayaan yang tepat, dan kemauan politik yang kuat. 

“Konsumen butuh listrik murah yang nyata terasa di rumah, bukan sekadar janji di atas kertas,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom mengingatkan bahwa transformasi energi hijau akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. 

Ia menyarankan pemerintah menggandeng lembaga perlindungan konsumen serta asosiasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan PLTS di tingkat lokal. 

“Keterlibatan publik menjadi kunci agar proyek PLTS 100 gigawatt yang dirancang pemerintah tidak hanya besar di angka, tapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” jelasnya.

Menurut Tohom, langkah Bahlil mengirim tim ke India juga dapat membuka peluang kolaborasi teknologi antara dua negara berkembang yang sama-sama menghadapi tantangan elektrifikasi perdesaan. 

“Kita bisa belajar dari keberanian India mengoptimalkan energi surya dalam skala masif tanpa kehilangan arah kemandirian,” tuturnya.

Tohom pun mendorong agar pemerintah segera menguji coba model PLTS murah di beberapa daerah sebagai proyek percontohan.

“Kalau terbukti efisien, jangan tunggu lama untuk direplikasi secara nasional. Kita tidak boleh tertinggal, karena energi hijau bukan sekadar pilihan, tapi keniscayaan masa depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan telah mengirim tim ke India untuk mempelajari pembangunan PLTS berkapasitas 220 MW dengan biaya produksi listrik hanya 3 sen per kWh. 

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS di setiap desa dengan kapasitas 1–1,5 MW untuk mempercepat pertumbuhan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW).

[Redaktur: Mega Puspita]

Respons ini disampaikan menyusul polemik penyegelan meteran listrik di Rumah Jabatan Bupati Alor akibat tunggakan pembayaran yang sempat menghebohkan publik.

Menurut ALPERKLINAS, kasus tersebut menunjukkan masih adanya ketidaktertiban pengelolaan layanan dasar oleh pihak yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat. 

"Negara, aparatur publik, dan badan usaha besar harus menjadi panutan. Ketika justru mereka menunggak, publik bisa kehilangan kepercayaan pada tata kelola pelayanan publik,” tegas pernyataan resmi organisasi tersebut.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa PLN menjalankan tugas sesuai aturan dalam melakukan tindakan penertiban. 

Ia menegaskan bahwa PLN memiliki kewajiban menjaga kelangsungan layanan listrik sekaligus memastikan keadilan perlakuan kepada seluruh konsumen.

“Kita tidak bisa menormalisasi pelanggaran hanya karena dilakukan oleh pejabat atau instansi tertentu. Jika rakyat kecil wajib membayar tepat waktu, maka pemerintah, BUMN, dan korporasi harus lebih dulu memberikan contoh,” ujar Tohom, Sabtu (1/11/2025).

Tohom menggarisbawahi bahwa isu ini bukan sekadar administrasi pembayaran, namun menyangkut etika, transparansi anggaran, serta integritas tata kelola daerah. 

Ia mengingatkan bahwa praktik pihak ketiga yang tiba-tiba membayar tagihan juga dapat memicu dugaan konflik kepentingan atau potensi gratifikasi.

“Jika ada pihak luar membayar tagihan pemerintah tanpa transparansi, ini bisa memunculkan pertanyaan serius publik. Pengelolaan anggaran harus jelas, tidak boleh membuka ruang spekulasi. Publik butuh keterbukaan,” katanya.

Tohom yang juga Mantan Ketua Gabpeknas (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional) ini menambahkan bahwa kejadian di Alor harus menjadi pelajaran nasional. 

“Kita dorong pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk menertibkan sistem pembayaran rutin dan memastikan tidak ada lagi kasus tunggakan yang mencoreng tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Ia menilai, ke depan perlu ada mekanisme internal dan sanksi administratif lebih tegas bagi instansi yang lalai, termasuk pelaporan berkala terkait pembayaran utilitas dasar. 

“Kepatuhan konsumen bukan hanya soal pembayaran, tetapi cermin kedisiplinan negara dalam mengelola kewajibannya.”

Sebelumnya, polemik di Kabupaten Alor mencuat usai meteran listrik Rumah Jabatan Bupati disegel PLN akibat tunggakan hampir Rp10 juta. 

Publik kemudian dibuat penasaran setelah muncul bukti pembayaran oleh individu yang tidak dikenal masyarakat setempat, memicu dorongan sejumlah pihak agar aparat penegak hukum menelusuri kejelasan pihak yang membantu pembayaran serta dugaan potensi gratifikasi dan kelalaian pengelolaan anggaran daerah.

[Redaktur: Mega Puspita]

Konsep "probing" dalam kegiatan ini mencerminkan pendekatan aktif PLN untuk mendatangi calon pelanggan yang membutuhkan layanan listrik, sehingga mereka bisa segera mendapatkan akses sesuai kebutuhan.

Program ini melibatkan tim Pemasaran, Niaga, dan Konstruksi dari seluruh UP3 wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya, serta dihadiri oleh SRM Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UID Jakarta Raya, Ari Prasetyo Nugroho.

Sebanyak 2.500 pelanggan mendapatkan manfaat langsung melalui penyalaan listrik serentak sebagai bagian dari percepatan layanan tegangan rendah, khususnya untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dengan kapasitas daya hingga 197 kVA.

^{Foto bersama SRM Niaga PLN UID Jakarta Raya, Ari Prasetyo Nugroho, dan Manajer PLN UP3 Cengkareng, Robin Septavyn, bersama petugas yang siap menjalankan tugas penyalaan listrik untuk pelanggan rumah tangga, industri kecil dan usaha kecil. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud upaya PLN dalam memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat.

“Kami ingin seluruh pelanggan bisa segera menikmati listrik yang memadai untuk kebutuhan harian maupun usaha. Dengan layanan ini, kami berharap masyarakat merasa aman dan nyaman sejak awal,” ujar Andy Adcha, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Ia menambahkan bahwa PLN turun langsung ke lapangan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan listrik.

“Kami permudah seluruh prosesnya, tim kami siap mendampingi mulai dari pengajuan hingga listrik menyala,” jelasnya.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan layanan listrik resmi yang aman dan mudah diakses. Informasi selengkapnya tersedia melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Produk seperti boneka, scarf, dan outer menjadi favorit pengunjung, menunjukkan tingginya minat masyarakat Korea terhadap kekayaan budaya dan kreativitas lokal Indonesia.

Lima UMKM yang berpartisipasi dalam festival ini adalah Ghawean Dewe milik Dewi Astuti, Rumah Batik Palbatu milik Budi Dwi Hariyanto, La Suntu Tastio milik Indari, Hijasmita milik Asmita, dan Ichinogami milik Putri Ayu Pratami. 

Masing-masing membawa produk khas yang mencerminkan keunikan budaya Indonesia dan berhasil menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan.

Kolaborasi berkelanjutan juga terjalin antara Hub UMK Jakarta Raya dan Toko Wastra Indonesia di Gimhae, Busan. Produk-produk unggulan UMKM binaan PLN akan dipasarkan di Korea Selatan selama satu tahun ke depan. 

Kerja sama ini memperluas jangkauan pemasaran ke luar negeri dan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produknya di pasar internasional.

^{Seorang ibu asal Korea Selatan tampak antusias saat bayinya tertarik memegang boneka hasil karya UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya. Momen hangat ini menjadi simbol bagaimana produk lokal Indonesia mampu menyentuh hati lintas generasi dan budaya di ajang Migrants' Arirang Multicultural Festival (MAMF) 2025. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme masyarakat Korea Selatan terhadap produk UMKM Indonesia.

“Kami melihat langsung bagaimana pengunjung Korea Selatan menghargai kualitas dan nilai budaya dari produk-produk UMKM binaan kami. Ini menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dan diterima di pasar global,” ujar Andy Adcha.

Andy Adcha juga menegaskan komitmen PLN dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui program Hub UMK.

“PLN hadir sebagai bagian dari perjalanan UMKM untuk tumbuh dan menembus pasar internasional. Kami percaya, dukungan yang konsisten akan memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kreatif Indonesia,” tambahnya.

Partisipasi dalam MAMF 2025 menjadi langkah strategis PLN UID Jakarta Raya dalam mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus memperkuat diplomasi budaya melalui produk-produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kolaborasi ini dinilai bukan hanya langkah besar dalam memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memiliki potensi besar menghadirkan tarif listrik yang lebih stabil dan pelayanan yang lebih berkeadilan bagi konsumen.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyambut positif langkah PLN menggandeng J&F Brazil dalam pengembangan studi PLTA. 

Menurutnya, kerja sama lintas negara ini menandai era baru dalam transformasi energi yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kerja sama PLN dan J&F Brazil ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia mulai menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian penting dalam kebijakan energi nasional. PLTA bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk keadilan energi,” ujar Tohom, Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan, dalam konteks perlindungan konsumen, penting bagi pemerintah dan PLN memastikan agar hasil dari kerja sama ini benar-benar dirasakan masyarakat luas. 

Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan energi terbarukan harus diterjemahkan menjadi penurunan biaya operasional dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas tarif listrik.

“ALPERKLINAS akan terus mengawal agar dampak positif dari pengembangan PLTA ini tidak hanya berhenti pada level perusahaan. Kita bicara soal hak masyarakat untuk mendapatkan listrik yang andal, bersih, dan dengan harga yang wajar. Ini harus menjadi arah dari setiap kebijakan energi,” tegasnya.

Tohom yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana ini menjelaskan bahwa kerja sama internasional seperti ini harus diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. 

Ia menilai, aspek hukum kontraktual, pengawasan investasi, dan perlindungan konsumen perlu berjalan seiring agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam implementasinya.

“PLN sebagai BUMN strategis harus menjaga prinsip keterbukaan dan kepastian hukum. Kerja sama dengan J&F Brazil ini bisa menjadi model sinergi energi lintas negara yang berkeadilan, asalkan pengelolaannya berpijak pada hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Tohom menilai langkah PLN ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan transisi energi sebagai agenda nasional menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 

Ia berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat penggunaan sumber daya air secara optimal dan ramah lingkungan, tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan proyek.

“Energi air adalah aset strategis bangsa. Jika dikelola dengan benar, kita bukan hanya memperkuat ketahanan energi, tapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap PLN sebagai penyedia layanan publik yang berkeadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, kerja sama PLN dan J&F Brazil diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. 

Kedua pemimpin menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi simbol solidaritas antarnegara selatan dunia (global south) dalam mendorong ekonomi hijau dan kemitraan strategis jangka panjang di sektor energi.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi seluruh unit kerja di bawah PLN UP3 Majalaya dalam memperkuat jaringan distribusi dan mencegah potensi gangguan akibat vegetasi di sekitar jalur listrik.

GROWS yang dilaksanakan pada awal pekan ini dikawal langsung oleh Manajer PLN UP3 Majalaya, Widodo, didampingi oleh Asisten Manajer Jaringan, Uji Rahkito Prihandoko, serta mendapat dukungan penuh dari Tenaga Alih Daya PT PLN Electricity Service yang dipimpin oleh Bagus Prabowo dan timnya.

Sebanyak 30 personel Yantek dari perwakilan setiap Unit Layanan Pelanggan (ULP) turut ambil bagian dalam kegiatan ini. 

Sebelum turun ke lapangan, seluruh peserta mengikuti briefing bersama untuk memastikan kesiapan fisik, pembagian regu, dan pemetaan titik-titik kerja yang menjadi prioritas pemeliharaan jaringan.

Fokus utama kegiatan GROWS adalah pemangkasan dan penebangan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Langkah ini bertujuan menjaga keamanan sistem distribusi, sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik kepada masyarakat.

“GROWS ini bukan sekadar kegiatan rutin pemeliharaan, tapi menjadi wujud nyata komitmen kami untuk menjaga keandalan jaringan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sinergi seluruh unit dan dukungan mitra kerja menjadi kunci agar jaringan di wilayah kerja UP3 Majalaya tetap andal dan bebas gangguan,” ujar Manajer PLN UP3 Majalaya Widodo, melalui keterangan tertulisnya, yang diterima Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, memberikan apresiasi atas kolaborasi seluruh unit di UP3 Majalaya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, gerakan seperti GROWS menjadi contoh implementasi budaya kerja proaktif di lingkungan PLN.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif UP3 Majalaya yang melibatkan seluruh unsur dalam kegiatan GROWS ini. Upaya preventif seperti ini sangat penting agar jaringan listrik tetap handal dan pelanggan tidak terganggu. Ini juga sejalan dengan semangat transformasi PLN untuk menghadirkan pelayanan yang andal, efisien, dan berorientasi pada pelanggan,” ungkap Sugeng.

Melalui kegiatan ini, PLN UID Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan di seluruh wilayah kerja. GROWS diharapkan menjadi agenda berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat jaringan listrik, tetapi juga mempererat kolaborasi antarunit dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pemeliharaan preventif.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dengan tema besar HLN tahun ini, “Listrik Untuk Kehidupan yang Lebih Baik”, seluruh insan PLN terus berupaya menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menikmati energi yang aman, stabil, dan berkualitas.

Sebagai wujud nyata dari semangat tersebut, pada Senin (20/10/2025), PLN UP3 Cimahi melaksanakan serangkaian kegiatan pemeliharaan jaringan kelistrikan di berbagai titik wilayah kerja. 

Beberapa pekerjaan yang dilakukan antara lain:

Potong sambung jumper dalam rangka sisip tiang P.TKYO di wilayah Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Penggantian Arrester jebol di Gedung FLS P.KBPI, Penggantian Arrester Jaring di P.LWGJ, Perbaikan tali Isolator Tumpu di P.LWGJ, serta Pemasangan CLD di P.TKYO.

Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan secara terencana dan hati-hati oleh tim teknik PLN, dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja serta mengupayakan agar pasokan listrik ke pelanggan tetap terjaga selama proses berlangsung.

“Menjelang Hari Listrik Nasional ke-80, kami ingin memastikan seluruh sistem distribusi listrik di wilayah Cimahi dalam kondisi prima. Pemeliharaan ini bukan hanya rutinitas, tapi juga bentuk tanggung jawab kami agar pelanggan senantiasa merasakan layanan terbaik dari PLN,” ujar Aryta Wulandari, Manager PLN UP3 Cimahi.

Semangat yang sama juga disampaikan oleh Sugeng Widodo, General Manager PLN UID Jawa Barat, yang mengapresiasi langkah UP3 Cimahi dalam menjaga keandalan jaringan listrik.

“Keandalan pasokan listrik adalah kunci utama dalam mendukung aktivitas masyarakat dan roda perekonomian. Menjelang HLN ke-80 ini, PLN di seluruh penjuru negeri terus bergerak memastikan jaringan dalam kondisi andal. Inilah bentuk komitmen PLN untuk terus hadir menerangi negeri,” tutur Sugeng Widodo, GM PLN UID Jawa Barat.

Dengan semangat Hari Listrik Nasional ke-80, PLN terus mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keandalan listrik dengan menggunakan energi secara bijak dan aman. 

PLN juga mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai solusi digital dalam memperoleh layanan kelistrikan kapan pun dan di mana pun.

Melalui langkah nyata seperti pemeliharaan ini, PLN UP3 Cimahi membuktikan komitmennya dalam mendukung terciptanya sistem kelistrikan yang andalan, aman, dan berkelanjutan, demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

[Redaktur: Rimma]

Kali ini, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Indramayu bersama PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Indramayu Kota melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi di sekitaran Alun-Alun Kabupaten Indramayu. 

Aksi sosial ini sebagai bentuk nyata kepedulian PLN kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

Pada kegiatan ini, PT PLN (Persero) ULP Indramayu Kota membagikan makanan siap saji berupa ricebowl kepada tukang becak, pemulung, tukang sapu dan warga disekitar titik nol Kabupaten Indramayu tersebut. 

Seluruh makanan yang dibagikan dibeli langsung dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Indramayu. 

Hal ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk nyata dukungan PLN terhadap perekonomian lokal.

Suharno, Manager PLN UP3 Indramayu, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki banyak manfaat dan mencerminan kepedulian PLN.

“Dengan adanya kegiatan Jumat Berbagi ini, menjadi pengingat pentingnya kepedulian dan kebersamaan. Berbagi dengan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung UMKM lokal adalah cara PLN menghidupkan semangat gotong royong dan berbagi. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya memberikan kebahagian kepada penerima manfaat, tetapi kebahagiaan dan keberkahan ini dapat juga dirasakan oleh insan PLN ,” jelas Suharno, dikutip Senin (20/10/2025).

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan yang rutiin dilakukan ini.

“Kegiatan ini sebagai bukti semangat  PLN yang tidak hanya fokus pada pelayanan kelistrikan, tetapi juga hadir dan memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat. Harapannya, dengan semakin banyak unit-unit yang rutin melakukan Jumat Berbagi ini, mampu menjalin hubungan yang baik dengan UMKM lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.” ujar Sugeng Widodo.

PT PLN (Persero) UP3 Indramayu bersama PT PLN (Persero) ULP Indramayu Kota berharap kegiatan rutin seperti Jumat Berbagi ini dapat terus dikembangkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, dan memberikan banyak manfaat serta kebahagian bagi penerima manfaat. 

Mungkin bagi sebagian besar orang, makanan yang dibagikan hanyalah hal biasa. Namun apabila kita memberikan kepada orang yang tepat, hal itu akan menjadi luar biasa dan rasa syukur yang amat sangat bagi penerima manfaat tersebut.

[Redaktur: Rimma]

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemeliharaan terpadu yang dirancang untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan meminimalkan potensi gangguan pada sistem distribusi.

Berlokasi di Penyulang Krisan, kegiatan ini melibatkan sinergi lintas unit. Seluruh bagian Jaringan UP3 Bekasi bersama tim teknik dari ULP Prima Bekasi, ULP Bekasi Kota, ULP Medan Satria, dan ULP Bantar Gebang turut ambil bagian. 

Dengan mengerahkan 12 regu kerja dan sekitar 60 personel, seluruh rangkaian pekerjaan berhasil diselesaikan dalam satu hari dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kualitas kerja.

Fokus utama kegiatan ini terbagi dalam beberapa sasaran penting:

- Pemeliharaan Kubikel = 12 Gardu
- Pemasangan Bushing = 2 Gardu
- Pemasangan Protective Slevee = 34 titik
- Penggantian bending wire >< Top ties = 22 titik
- Penggantian isolator flash over = 6 buah
- Perbaikan hotspot hsl tier 2 = 4 titik

Manager PLN UP3 Bekasi, Firman Sadikin, menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya melakukan perawatan teknis, tetapi juga menunjukkan semangat kolaboratif dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

Pelaksanaan GKONS menjadi wujud nyata dari transformasi operasional PLN yang semakin adaptif, tanggap, dan berorientasi pada keandalan jangka panjang.

“Tak hanya aspek teknis, kegiatan ini juga menunjukkan kekuatan kolaborasi lintas unit serta komitmen tinggi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Setiap personel dibekali prosedur kerja yang sesuai standar dan peralatan pelindung diri yang lengkap,” ujar Firman.

Sementara itu, di Bandung, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, juga memberikan apresiasi atas semangat tim di lapangan dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kualitas layanan. 

“Langkah seperti ini menjadi bentuk kesiapan PLN dalam menghadapi berbagai kondisi cuaca dan tantangan lingkungan. Kami dorong semua unit untuk terus aktif dan responsif dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah kerja masing-masing,” tutup Sugeng.

[Redaktur: Rimma]

Namun Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) buru-buru menepis isu tersebut dan menegaskan tidak ada kebijakan wajib terkait pemblokiran maupun pendaftaran ulang IMEI.

Dirjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Wayan Toni, menegaskan bahwa wacana tersebut bukan kewajiban administratif baru, melainkan upaya perlindungan bagi pemilik ponsel agar lebih mudah mengamankan perangkat jika hilang atau dicuri.

“Kami perlu meluruskan, tidak benar jika seolah-olah Kemkomdigi akan mewajibkan setiap ponsel memiliki tanda kepemilikan seperti BPKB motor,” ujar Wayan dalam keterangan resmi pada Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya, sistem ini bersifat sukarela dan justru diinisiasi untuk menjawab aspirasi masyarakat yang kerap menjadi korban penyalahgunaan identitas saat ponselnya hilang atau dicuri.

“Ini sifatnya sukarela, bagi yang ingin mendapatkan perlindungan lebih jika ponselnya hilang atau dicuri. Wacana ini adalah tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang identitasnya kerap kali disalahgunakan,” tegas Wayan.

Fungsi IMEI, kata Wayan, bukanlah beban baru, melainkan alat pelindung konsumen. International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan nomor identitas unik pada setiap perangkat resmi yang sudah terdaftar di sistem pemerintah.

Dengan sistem tersebut, ponsel hasil tindak kejahatan bisa diblokir agar tak lagi bernilai ekonomi, sementara pengguna perangkat legal mendapatkan jaminan keamanan, garansi, serta kenyamanan.

“Dengan IMEI, masyarakat bisa lebih tenang. Kalau ponsel hilang atau dicuri, perangkat bisa dilaporkan dan diblokir. Kalau ditemukan kembali, bisa diaktifkan lagi. Jadi ini bukan beban baru, melainkan perlindungan tambahan,” ujarnya.

Wayan menambahkan, sistem IMEI juga berperan penting dalam mencegah peredaran ponsel ilegal atau black market, mengurangi kasus penipuan, serta memperkuat tata kelola garansi resmi dari produsen. 

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga keamanan ekosistem digital nasional di tengah meningkatnya kasus pencurian ponsel dan kebocoran data pribadi.

Ia menegaskan, kebijakan ini masih sebatas wacana dan belum diterapkan. Hingga kini Kemkomdigi masih mengumpulkan masukan dari masyarakat, akademisi, dan praktisi digital sebelum mengambil keputusan final.

“Direktur kami menyampaikan hal ini dalam forum diskusi akademik di ITB, tujuannya untuk mendengar masukan dari para akademisi, praktisi, dan masyarakat sebelum ada keputusan lebih lanjut,” jelas Wayan.

Kemkomdigi memastikan bahwa kebijakan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI bukanlah bentuk birokrasi tambahan yang memberatkan, melainkan langkah perlindungan sukarela yang dirancang untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan digital.

“Wacana kebijakan blokir IMEI dilakukan secara sukarela serta dalam upaya melindungi konsumen dan menjaga keamanan ekosistem digital Indonesia. Bukan menambah aturan birokrasi yang memberatkan masyarakat,” pungkasnya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Bantuan kali ini diberikan kepada Ibu Eni, pemilik usaha nasi uduk yang berlokasi di kawasan Depok. Bantuan berupa satu unit gerobak usaha yang diberi nama “Gerobak Cahaya” diharapkan dapat mendukung keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Pemberian bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui dukungan sarana usaha yang lebih layak dan representatif. 

PLN melalui YBM ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia listrik, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Ibu Eni, penerima bantuan, mengungkapkan rasa haru dan syukurnya. 

“Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada PLN dan YBM atas bantuan gerobak ini. Dengan adanya gerobak baru, usaha nasi uduk saya bisa lebih tertata, bersih, dan menarik pelanggan. Semoga keberkahan ini bisa membuat usaha saya semakin maju,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Sementara itu, Manager PLN UP3 Depok, Gebyar Pandito menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian PLN terhadap pelaku usaha kecil di sekitar wilayah kerja. 

“Kami ingin kehadiran PLN tidak hanya dirasakan melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang nyata. Semoga Gerobak Cahaya ini menjadi penerang semangat bagi Bu Eni dan keluarga untuk terus berkembang dan mandiri,” jelas Gebyar.

Dengan adanya dukungan ini, diharapkan UMKM kecil seperti usaha nasi uduk milik Bu Eni dapat semakin berdaya saing, tumbuh, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. 

Bantuan sederhana namun penuh makna ini menjadi bukti bahwa energi kebaikan bisa menyalakan banyak harapan.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Melalui tim Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), PLN melakukan pemasangan Current Limiting Device (CLD) di wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur, tepatnya di daerah-daerah yang dikenal rawan sambaran petir.

Langkah preventif ini merupakan wujud nyata PLN dalam mengantisipasi potensi gangguan jaringan akibat sambaran petir yang dapat menyebabkan padam meluas, kerusakan peralatan, hingga menurunnya kualitas tegangan listrik. 

Dengan pemasangan CLD, energi lebih akibat petir dapat terbatasi sehingga jaringan tetap aman dan pasokan listrik ke pelanggan terjaga stabil.

Manager PLN UP3 Cirebon, Imam Ahmadi, menegaskan bahwa keandalan listrik adalah prioritas utama PLN.

“Wilayah rawan petir membutuhkan perlindungan ekstra. Dengan pemasangan CLD oleh tim PDKB, PLN memastikan pelanggan tetap mendapatkan suplai listrik yang andal, meskipun kondisi cuaca ekstrem sekalipun,” ujarnya.

Selain sebagai upaya perlindungan teknis, program ini juga mendukung target PLN dalam menekan angka gangguan jaringan sekaligus menjaga SAIDI (System Average Interruption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) agar tetap sesuai standar pelayanan.

Dengan gerak cepat tim PDKB, PLN UP3 Cirebon optimistis mampu terus menghadirkan listrik yang handal, aman, dan siap mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah timur yang rawan cuaca ekstrem.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Akademi Yantek merupakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi para petugas pelayanan teknik, yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi teknis para petugas lapangan.

Hal itu disampaikan oleh Manager PLN UP3 Sumedang, Ramdani Agustiyansah yang ditemui di ruang kerjanya pagi ini.

“Petugas Yantek adalah garda terdepan PLN untuk melayani pelanggan. Melalui akademi ini, para petugas teknik ditempa dengan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman lapangan yang komprehensif,” ujar Ramdani.

Ia menambahkan, dengan penguatan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui Akademi Yantek, diharapkan lahir tenaga pelayanan teknik yang berkompetensi tinggi. 

“Hal ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan,” imbuhnya.

Sementara itu, di tempat berbeda, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa Akademi Yantek tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga dedikasi.

“Menanamkan kedisiplinan, membudayakan keselamatan kerja, serta pelayanan prima merupakan tujuan utama kegiatan ini,” kata Sugeng.

Menurutnya, jika seluruh petugas melayani pelanggan dengan cekatan, memberi solusi tepat, dan tetap menjunjung kesopanan serta keselamatan, hal itu akan memberikan energi positif bagi pelanggan.

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi pilihan nomor satu pelanggan di bidang kelistrikan, dengan menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang berkualitas serta berkelanjutan,” pungkasnya.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan seluruh peralatan kerja agar selalu prima dalam mendukung pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peralatan pendukung pemeliharaan jaringan, peralatan pengukuran, hingga peralatan keselamatan kerja. 

Hal ini menjadi langkah preventif PLN untuk mengurangi potensi risiko gangguan, sekaligus menjamin keselamatan personel lapangan saat menjalankan tugas.

Manager PLN ULP Cimanggis, Rahmat Wahyudin, menyampaikan pentingnya kegiatan ini. 

“Dengan adanya gelar peralatan, kami ingin memastikan semua perangkat yang digunakan tim lapangan dalam kondisi terbaik. Peralatan yang layak dan aman akan mendukung pekerjaan yang efektif, cepat, serta mengurangi risiko kesalahan di lapangan,” ujarnya, melalui keterangan tertulis, yang diterima pada Jumat (26/9/2025).

Sementara itu, Manager PLN UP3 Depok, Gebyar Pandito, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. 

“Kami terus berupaya agar pelayanan kepada pelanggan berjalan optimal. Pemeriksaan peralatan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi upaya nyata dalam memastikan bahwa seluruh tim dapat bekerja dengan aman dan profesional, sehingga masyarakat memperoleh layanan listrik yang andal,” jelasnya.

Melalui gelar peralatan ini, PLN berharap kualitas layanan semakin meningkat, dengan dukungan sumber daya manusia dan peralatan yang selalu siap siaga demi menjaga terang di setiap rumah pelanggan.

[Redaktur: Zahara Tio]

Melalui program Light Up The Dream, PLN UP3 Karawang bersama ULP Cikampek berhasil menyambungkan listrik dan memberikan bantuan untuk PAUD Al-Istiqomah.

Dengan adanya listrik, setiap senyum kecil di PAUD Al-Istiqomah kini bisa semakin bersinar. PLN berharap kehadiran cahaya baru ini dapat meringankan beban sekaligus menumbuhkan harapan yang lebih terang bagi anak-anak dan masyarakat sekitar.

Manajer PLN UP3 Karawang, Mahadhir, menyampaikan, "Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi kami untuk lebih dekat dengan masyarakat. Kehadiran listrik di PAUD Al-Istiqomah bukan hanya tentang energi, tapi juga tentang harapan yang tumbuh bersama. Terima kasih untuk seluruh tim yang telah bekerja keras menghadirkan cahaya bagi generasi penerus,” ujarnya, dikutip Selasa (23/9/2025).

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menambahkan bahwa program ini sejalan dengan komitmen PLN dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

“Setiap langkah kecil dalam memberikan layanan kepada masyarakat adalah wujud nyata komitmen PLN untuk terus berinovasi dan melayani sepenuh hati. Melalui Light Up The Dream, kami ingin menunjukkan bahwa energi terbesar adalah kepedulian.”

Dengan kegiatan ini, PLN berharap dapat terus mendukung tumbuh kembang generasi muda dan mempererat kedekatan dengan pelanggan, yang menjadi mitra utama dalam mewujudkan terang dan harapan masyarakat.

[Redaktur: Megan Ariani]

Bantuan modal usaha disalurkan untuk dua UMKM, yaitu mesin pencacah rumput untuk Kelompok Tani Maju Bersama di Desa Sukasirnarasa dan mesin vacuum sealer untuk Nurholis, seorang pengusaha Tahu Omega.

Manager PLN UP3 Sumedang, Ramdani Agustiyansah, menjelaskan bahwa bantuan ini disesuaikan dengan jenis UMKM yang berbeda.

"Alhamdulillah, PLN Sumedang melalui YBM PLN telah menyalurkan bantuan modal usaha bagi penggerak ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Sumedang dan Majalengka. Kali ini adalah mesin pencacah rumput untuk usaha ternak domba dan kambing di Desa Sukasirnarasa, yang diharapkan dapat mengentaskan pengangguran dan meningkatkan ekonomi desa. Lalu ada mesin vacuum sealer untuk kemasan tahu omega. Ini baru pertama diproduksi di Sumedang dan kami berharap usaha ini bisa berkelanjutan," ujar Ramdani, dikutip Minggu (21/9/2025).

Nurholis, penerima bantuan mesin vacuum sealer, menyampaikan rasa terima kasihnya. 

"Terima kasih bapak ibu dari PLN untuk bantuan mesin ini, sangat membantu usaha saya dalam pengemasan khususnya. Jadi lebih praktis dan aman, juga pada saat pengiriman bisa memuat lebih banyak dibandingkan sebelumnya yang menggunakan thinwall. Hatur nuhun," ucap Nurholis.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menambahkan bahwa PLN akan terus berupaya mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi.

”UMKM adalah penggerak roda ekonomi masyarakat. Dengan dukungan modal usaha tersebut, kami berharap para pelaku usaha dapat lebih berdaya, mandiri, dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga maupun lingkungan sekitar. Sehingga dapat diciptakan peluang-peluang usaha lainnya yang akan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat menuju lebih baik," tutup Sugeng.

[Redaktur: Mega Puspita]

Melalui PLN UP3 Gunung Putri, perusahaan menyalurkan bantuan sebesar Rp 200 juta untuk pembangunan 8 masjid dan 1 madrasah diniyah di Gunung Putri.

Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dan membantu menciptakan generasi penerus yang berakhlak mulia serta berdaya saing.

Manajer PLN UP3 Gunung Putri, Darwin Simanjuntak, menyampaikan bahwa dukungan ini adalah bagian dari komitmen PLN untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui penyediaan listrik andal, tetapi juga lewat kontribusi sosial.

”Melalui program TJSL PLN Peduli, kami berharap bantuan ini dapat memperkuat peran masjid dan madrasah diniyah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan masyarakat. PLN berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah kerja kami,” ujarnya, dikutip Kamis (18/9/2025).

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menambahkan bahwa PLN senantiasa berupaya menyeimbangkan antara kinerja bisnis dan kepedulian sosial. 

“Kami percaya bahwa keberadaan PLN harus memberikan nilai tambah bagi lingkungan sekitar. Bantuan ini menjadi bukti nyata komitmen PLN dalam mendukung pembangunan SDM unggul yang berlandaskan iman dan ilmu, serta memperkuat ikatan sosial dengan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui program TJSL ini, PLN berharap sinergi dengan masyarakat semakin erat, sehingga PLN dapat terus menghadirkan manfaat, tidak hanya dalam aspek kelistrikan, tetapi juga pembangunan sosial, pendidikan, dan keagamaan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan ini diikuti oleh orang tua dan pengasuh dari TPA As-Salam dan TPA Doa Bangsa, serta pengelola program balita dan anak DPPKB Kabupaten Sukabumi. 

Acara tersebut hadir sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nomor 29/KEP/F1/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tamasya. 

Kegiatan ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas pengasuh, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat peran Tamasya dalam mendukung pengasuhan berkualitas dalam mengasuh anak di usia golden age di Kabupaten Sukabumi, yang berdasarkan data SKI 2024 masih berada di angka 27 persen. 

Melalui metode pelatihan berupa ceramah interaktif, diskusi, simulasi, hingga praktik penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) dan LMS SIBIMA BKB EMAS, para pengasuh diberikan pembekalan komprehensif. 

Narasumber dari BKKBN Jawa Barat memaparkan langsung tentang teknik pengasuhan yang tepat, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Jabar 2 Pelabuhan Ratu, Bowo Pramono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam mendukung pola pengasuhan anak di usia golden age.

”Kami meyakini bahwa kualitas pengasuhan anak di usia  golden age sangat menentukan masa depan bangsa. Melalui sinergi dengan BKKBN, PLN Indonesia Power ingin berkontribusi lebih jauh, tidak hanya menghadirkan energi listrik yang andal, tetapi juga energi untuk kehidupan dan generasi mendatang,” ujarnya, dikutip Rabu (17/9/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi yang turut hadir juga mengapresiasi kontribusi PLN Indonesia Power.

Ia menegaskan bahwa keberadaan mitra strategis seperti PLN sangat penting dalam memperkuat upaya pengasuhan anak di usia golden age.

”Dengan adanya peningkatan kapasitas bagi pengasuh Tamasya ini, kami optimis peran pengasuh akan semakin maksimal dalam memastikan tumbuh kembang anak yang sehat dan berkualitas,” ungkapnya. 

Melalui program ini, PLN Indonesia Power UBP Pelabuhan Ratu berharap dapat menjadi bagian penting dalam upaya mendidik anak di usia golden age di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah prioritas intervensi.

Kegiatan ini menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang unggul harus dimulai dari pengasuhan anak sejak usia dini, dengan dukungan semua pihak secara berkelanjutan. 

[Redaktur: Mega Puspita]

Data Kementerian Perhubungan mencatat, jumlah kendaraan listrik roda dua meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Pada 2023, tercatat lebih dari 67 ribu unit motor listrik yang mengaspal di jalan raya, dan pada 2025 jumlahnya diproyeksikan menembus angka 200 ribu unit seiring meningkatnya minat masyarakat, dukungan regulasi, serta makin meratanya infrastruktur pengisian daya.

Semangat itu pula yang terlihat dari rombongan Alva Owners Club, komunitas pengguna motor listrik Alva, yang tengah melakukan touring lintas kota dari Bekasi menuju Bali dengan jarak tempuh sekitar 1.200 kilometer.

Rombongan berjumlah enam orang ini dipimpin oleh Yari, seorang penggemar otomotif listrik yang berani memodifikasi motornya untuk pembuktian ketangguhan teknologi ramah lingkungan.

Pertemuan mereka dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, terjadi di SPKLU PLN UP3 Yogyakarta pada 6 September 2025. Darmawan menyempatkan diri untuk menyapa dan berbincang dengan para pegiat motor listrik ini, seraya memberikan apresiasi terhadap keberanian mereka.

“Saya kagum dengan kreativitas dan keberanian para anggota komunitas. Motor listrik hasil modifikasi ini menunjukkan potensi besar bahwa kendaraan listrik bisa lebih dari sekadar ramah lingkungan, tetapi juga tangguh untuk perjalanan jauh. Semangat seperti ini perlu kita dukung penuh,” ujar Darmawan, dikutip Selasa (16/9/2025).

Yari menjelaskan bahwa motor yang digunakannya adalah Alva One yang telah dimodifikasi mulai dari baterai, kontroler, hingga limit kecepatannya. Hasilnya, motor tersebut mampu menempuh jarak hingga 180 kilometer dalam sekali cas dengan kecepatan maksimal mencapai 150 km/jam.

Diskusi ringan pun mengalir. Darmawan memberi pujian khusus pada inovasi Yari, sembari menegaskan bahwa PLN siap mendukung penuh ekosistem kendaraan listrik lewat pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai titik strategis.

Di sisi lain, Yari menuturkan motivasi mereka melakukan touring adalah untuk memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa motor listrik sudah dapat diandalkan sebagai pengganti motor berbahan bakar fosil.

“ Touring ini adalah cara kami menunjukkan bahwa motor listrik bukan lagi wacana. Teknologinya sudah mumpuni, hemat, dan ramah lingkungan. Bahkan saya bilang, kalau sudah punya satu motor listrik, pasti ingin beli lagi karena irit dan canggih,” ungkap Yari dengan semangat.

[Redaktur: Mega Puspita]

PLN turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi pelanganggan tentang pentingnya penggunaan listrik resmi yang aman, sehingga para pedagang dapat berbisnis dengan tenang dan nyaman.

Inisiatif ini merupakan bukti komitmen PLN untuk mendengarkan langsung suara pelanggan. Salah satu pedagang, Suryo yang telah menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) milik PLN, menyampaikan pengalamannya.

“Kami para pedagang sangat terbantu dengan adanya SPLU. PLN cepat tanggap kalau ada kendala, dan dengan SPLU ini kami lebih tenang karena akses listrik resmi, aman, dan juga lebih hemat untuk mendukung usaha,” ungkapnya, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Manajer PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan, "Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN untuk mengapresiasi kesetiaan pelanggan dan juga lebih mendekatkan diri, mendengar harapan dan masukan dari pelanggan. Kami ingin membuktikan bahwa PLN terbuka untuk terus melakukan perbaikan demi layanan yang semakin optimal,” paparnya.

Melalui inisiatif ini, PLN Cikarang berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM. Penggunaan listrik resmi PLN diharapkan dapat mendorong ketenangan usaha, meningkatkan keamanan, dan mendukung ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan.

Sementara, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan, “Di momen Hari Pelanggan Nasional ini, PLN Jawa Barat berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, cepat, dan responsif. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami, dan kami akan terus berinovasi menghadirkan solusi kelistrikan yang mendukung aktivitas masyarakat, termasuk UMKM,” ungkapnya.

PLN percaya bahwa sinergi antara perusahaan dengan pelanggan adalah kunci utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu, di Hari Pelanggan Nasional ini, PLN tidak hanya merayakan, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat agar listrik tidak hanya menjadi penerang, tetapi juga pendorong kemajuan dan kesejahteraan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kehadiran SPKLU ini menjadi wujud komitmen PLN untuk menghadirkan energi bersahabat demi masa depan yang lebih hijau.

Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Manager PLN UP3 Cikarang bersama Manager Mall City Walk Lippo Cikarang serta disaksikan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi.

Manager PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan bahwa SPKLU ini merupakan langkah nyata PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik, khususnya di Kabupaten Bekasi.

”Dengan bertambahnya SPKLU, kami ingin menghadirkan kenyamanan pelanggan pengguna EV agar tidak khawatir kesulitan mengisi daya kendaraannya, sehingga meyakinkan masyarakat untuk dapat beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan," ujar Wiedhyarno, dikutip Kamis (11/9/2025).

Ia juga menambahkan bahwa Aplikasi PLN Mobile semakin memudahkan pengguna EV untuk mencari SPKLU. 

"Kini lokasi SPKLU dapat dengan mudah ditemukan melalui aplikasi PLN Mobile, lengkap dengan fitur Trip Planner yang menampilkan ketersediaan SPKLU secara real time di sepanjang rute perjalanan,” jelas Wiedhyarno.

Sementara itu, Manager City Walk Lippo Cikarang, Hendry Riduwan, menyampaikan bahwa kehadiran SPKLU PLN akan menambah daya tarik bagi pengunjung. 

“Pengunjung dapat dengan nyaman mengisi daya kendaraan listriknya sambil berbelanja, berolahraga, atau bersantai menikmati kuliner, kami berharap fasilitas ini menjadi nilai tambah bagi para pelanggan dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan,” katanya.

Adapun Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, mengapresiasi langkah PLN. Ia menegaskan bahwa hadirnya SPKLU tidak hanya mendukung transisi energi, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di kawasan Kabupaten Bekasi.

“Seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, pergerakan masyarakat akan semakin berkembang dan tentunya berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, baik dari sisi konsumsi energi ramah lingkungan maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin dinamis,” jelasnya.

Sementara itu di Bandung, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa PLN Jabar berkomitmen untuk terus memperluas infrastruktur pengisian kendaraan listrik di Jawa Barat. 

“PLN siap menyediakan fasilitas SPKLU yang andal, terintegrasi, dan optimal dalam melayani pelanggan. Ini adalah langkah nyata PLN untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, PLN Cikarang telah menghadirkan 11 SPKLU yang tersebar di berbagai titik strategis, siap mendukung mobilitas masyarakat Kabupaten Bekasi menuju era kendaraan listrik yang ramah lingkungan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Berbagai inovasi ditempuh untuk memastikan target penurunan emisi tetap berjalan sambil secara bertahap melakukan transisi energi tanpa harus mengorbankan kondisi keuangan perusahaan.

Parulian Noviandri, EVP Perencanaan Strategi Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero), menjelaskan, salah satu bentuk keberlanjutan lingkungan yang tidak mengorbankan keuangan korporat dengan secara bertahap melakukan diversifikasi bahan bakar pembangkit batu bara dengan biomassa (Co firing).

Untuk tahun ini ada 52 lokasi yang jalankan progrma co firing dengan total kapasitas 2,45 gigawatt (GW) dan potensi reduksi emisi sebesar 10,75 juta ton CO2.

Selanjutnya, konversi konsumsi bahan bakar minyak dengan EBT melaui program Dedieselisasi dan Hibridisasi. Tujuannya untuk mengganti / mengurangi penggunaan BBM, peningkatan efisiensi biaya bahan bakar, mengurangi emisi karbon serta peningkatan keandalan listrik.

"Program konversi PLTD ke EBT & Hybrid dilakukan secara bertahap di 631 lokasi PLTD yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Parulian dalam diskusi bertema bertema “Collaboration to Advance The ESDM Sector” di Kinasih Resort and Conference, Bogor, dikutip Rabu (10/9/2025).

Program Dedieselisasi dilaksanakan pada 3.378 unit pembangkit diesel yang masih beroperasi melalui tiga program yakni program EBT dan Hybrid sebesar 0.62 GW di 631 lokasi. Kemudian mengganti PLTD menjadi PLTMG berbahan bakar gas 0,21 GW di 35 lokasi. Serta Program Interkoneksi ke Grid 0,75 GW di 154 lokasi.

Hibridisasi PLTD dengan PLTS+Baterai ditargetkan bisa menurunkan konsumsi BBM hingga 8,1 juta liter per tahun dengan potensi efisiensi biaya Rp58,84 miliar per tahun. Ada pilot project Hibirdisasi Maratua dengan kapasitas PV 300 kW, Baterai 600 kWh. Mengurangi BBM 46.219,95 liter (Agustus-Des 2025). Menurunkan emisi karbon 110.465,68 kg CO2," ujar Parulian.

PLN mengakui saat ini lebih dari 60% pembangkit masih menggunakan PLTU batu bara untuk itu manajemen terus meningkatkan penggunaan teknologi untuk menangkap emisi karbon yang dihasilkan. PLN bermitra dengan perusahaan energi lain dalam pengembangan dan study CCUS. 

"Net Zero Emission bagaimana pembangkit yang ada kita tambahkan teknoklogi, dengan CCS (Carbon Capture Storage)," kata Parulian.

[Redaktur: Mega Puspita]
 

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa keberadaan P2TL memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketertiban konsumsi listrik sekaligus membangun kesadaran publik akan pentingnya pemakaian energi secara aman dan sesuai aturan.

“P2TL jangan semata dilihat sebagai langkah represif. Esensi utamanya justru ada pada edukasi. Melalui program ini, masyarakat diajak memahami bagaimana menggunakan listrik dengan benar, aman, dan bertanggung jawab,” kata Tohom, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, PLN juga perlu memperkuat pendekatan humanis agar pelaksanaan P2TL tidak menimbulkan resistensi. 

“Konsumen akan lebih menerima bila petugas P2TL menjelaskan dasar hukum, manfaat, dan risiko penggunaan listrik yang tidak sesuai. Jadi, bukan sekadar menertibkan, tetapi juga membangun kepercayaan,” ujarnya.

Tohom menambahkan, edukasi yang konsisten akan berimplikasi pada meningkatnya budaya taat aturan di kalangan konsumen listrik. 

Ia menyebut hal ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem kelistrikan yang sehat.

“Kalau masyarakat paham, mereka akan sadar bahwa penggunaan listrik ilegal bukan hanya merugikan PLN, tetapi juga membahayakan keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Relawan Martabat Prabowo-Gibran ini menekankan bahwa edukasi publik menjadi kunci untuk menciptakan keadilan energi. “Sebagai bangsa, kita perlu memastikan bahwa akses listrik tidak disalahgunakan. Energi adalah hak bersama, maka tanggung jawab kita juga kolektif,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat kompetensi dan integritas petugas lapangan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukabumi menggelar kegiatan Refreshment Petugas P2TL di kantor PLN UP3 Sukabumi, Jalan Bhayangkara No. 220. 

Kegiatan ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur, berlandaskan etika, serta menjunjung keselamatan kerja.

Petugas mendapatkan pembekalan ulang mengenai standar operasional, etika pelayanan, hingga aspek hukum terkait penertiban pemakaian listrik. 

Langkah ini menjadi bentuk kesiapan PLN menghadapi tantangan di lapangan sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional.

Sebelumnya, Manager PLN UP3 Sukabumi, Eka Rahma Daniati, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan juga bentuk edukasi bagi masyarakat. 

Senada, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyebut pembaruan kompetensi petugas P2TL penting untuk menjaga keadilan pemakaian listrik sekaligus mendorong pemahaman masyarakat agar menggunakan listrik secara bijak.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa banyak warga sering mengeluhkan posisi tiang listrik yang berdiri tepat di depan rumahnya, namun tidak mengetahui cara penanganannya.

“Banyak orang kesal dengan posisi tiang listrik, tetapi tidak tahu jalan keluarnya. Padahal, ada mekanisme resmi di PLN, mulai dari pengajuan via call center 123 hingga aplikasi PLN Mobile. Jangan sampai masyarakat tergoda jalur instan yang rawan gratifikasi,” ujar Tohom di Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Menurut Tohom, kesadaran konsumen sangat penting karena proses pemindahan tiang listrik tidak gratis. 

Biayanya bervariasi antara Rp1 juta sampai Rp4 juta, tergantung lokasi dan kesulitan teknis, serta wajib dibayarkan melalui sistem perbankan resmi, bukan secara tunai ke petugas.

“Prinsip transparansi harus dijaga. Kalau masyarakat sudah memahami prosedur, maka peluang penyalahgunaan kewenangan bisa ditekan. Kita tidak ingin ada kasus warga dirugikan karena ketidaktahuan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemahaman masyarakat soal detail prosedur -- mulai dari penyerahan nomor ID pelanggan, survei lapangan oleh petugas, hingga penentuan waktu pemindahan -- sebenarnya merupakan bagian dari perlindungan konsumen.

“Prosesnya memang bisa memakan waktu, tapi itu lebih baik daripada mengambil jalan pintas. Ingat, keselamatan dan keandalan jaringan listrik menyangkut kepentingan bersama. Maka setiap tahapan harus dilalui sesuai aturan,” jelasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Forum Wartawan Media Konsumen Indonesia (FORWAMKI) ini menilai perlu ada edukasi berkelanjutan dari PLN agar publik makin paham. Ia menyarankan PLN menggencarkan sosialisasi melalui kanal digital dan komunitas warga.

“Kalau masyarakat makin paham, hubungan konsumen dan PLN akan lebih sehat. Konsumen merasa dilayani, PLN pun terhindar dari stigma negatif. Ini bentuk simbiosis yang ideal dalam layanan publik,” tambahnya.

Sebelumnya, PLN telah menjelaskan bahwa pengajuan pemindahan tiang listrik bisa dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile, tepatnya di menu pengaduan. Setelah data pelanggan diverifikasi, petugas unit PLN akan menghubungi pemohon untuk menjadwalkan survei. 

Biaya ditentukan berdasarkan kondisi lapangan, dan pembayaran wajib dilakukan melalui payment online bank (POB) untuk menjamin transparansi.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Pembangunan gardu induk, jaringan transmisi, hingga pembangkit baru yang digarap PLN UIP Maluku dan Papua (UIP MPA) dinilai menjadi fondasi penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa apa yang dilakukan PLN di Manokwari dan Sorong bukan hanya menghadirkan listrik, melainkan menghadirkan energi perubahan. 

“Listrik adalah urat nadi pembangunan. Tanpa listrik yang andal, sulit membayangkan sektor industri, pariwisata, pendidikan, dan layanan publik bisa bergerak maju. Apa yang dilakukan PLN di Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah wujud nyata pemerataan pembangunan,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

Tohom menambahkan, pembangunan infrastruktur listrik di wilayah timur bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka jalan bagi keadilan ekonomi. 

Menurutnya, setiap kilometer jaringan transmisi dan setiap megawatt kapasitas pembangkit akan menjadi akselerator yang membawa Papua lebih dekat dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah lebih maju.

“Selama ini Papua identik dengan keterisolasian, biaya logistik tinggi, dan ketergantungan pada energi fosil dalam skala kecil. Kehadiran proyek-proyek kelistrikan yang ditargetkan PLN akan mengubah wajah ekonomi Papua. Kita bicara soal multiplier effect yang sangat besar,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI) ini menyebutkan bahwa aspek konsumen harus tetap menjadi perhatian utama. 

Menurutnya, keberhasilan proyek kelistrikan tidak hanya diukur dari penyelesaian konstruksi, tetapi juga dari kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

“Konsumen listrik di Papua berhak mendapatkan layanan yang andal, berkeadilan, dan berkelanjutan. Di situlah letak esensi pembangunan infrastruktur listrik ini,” tuturnya.

Ia juga menilai kolaborasi antara PLN dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. 

“Sinergi adalah kata kunci. PLN tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah daerah harus mendukung, masyarakat harus terlibat, dan dunia usaha harus siap memanfaatkan peluang. Dengan begitu, investasi infrastruktur listrik ini tidak akan sia-sia,” ungkap Tohom.

Lebih jauh, Tohom menyebut langkah PLN sejalan dengan agenda besar pemerataan pembangunan nasional. 

“Kalau kita ingin bicara Indonesia sebagai negara maju, kita tidak bisa membiarkan Papua tertinggal. Infrastruktur listrik adalah pintu masuk untuk membawa Papua ke dalam arus utama pembangunan ekonomi nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, General Manager PLN UIP MPA, Nur Hardiyanto, menyatakan bahwa proyek-proyek yang ditinjau pada 22–23 Agustus 2025 di Manokwari dan Sorong merupakan bagian dari strategi percepatan penyelesaian pembangunan kelistrikan. 

Menurutnya, listrik tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga motor penggerak pembangunan daerah. Sementara itu, Manager PLN UPP MPA 4, Abas Joni Wibowo, menambahkan bahwa progres di lapangan terus menunjukkan tren positif meski dihadapkan pada medan yang menantang.

Dengan rampungnya proyek-proyek tersebut, keandalan sistem kelistrikan di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan meningkat signifikan. 

Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, pendidikan, hingga kesehatan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Langkah ini dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga keandalan listrik nasional di tengah tantangan pasokan energi global.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kepastian suplai LNG bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap konsistensi penyediaan listrik. 

“Keputusan SKK Migas untuk mengalihkan sebagian alokasi ekspor LNG demi kebutuhan domestik menunjukkan keberpihakan pada kepentingan nasional. Ini langkah strategis yang akan berdampak langsung pada stabilitas pasokan listrik bagi jutaan konsumen di Indonesia,” ujar Tohom di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

Menurut Tohom, menjaga kontinuitas suplai LNG akan memperkuat ketahanan energi dan meminimalkan risiko pemadaman massal akibat kekurangan bahan bakar pembangkit. 

Ia juga menilai koordinasi yang erat antara SKK Migas, PLN EPI, dan pemerintah merupakan wujud nyata sinergi sektor energi yang patut diapresiasi. 

“Di sektor kelistrikan, gangguan pasokan sekecil apapun dapat berdampak domino pada perekonomian dan kenyamanan masyarakat. Karena itu, komitmen ini harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” tambahnya.

Tohom yang juga Mantan Founder KRT Tohom Purba & Partners ini mengingatkan bahwa konsumsi listrik nasional akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan digitalisasi. Karena itu, pasokan LNG perlu diamankan untuk jangka panjang, tidak hanya hingga pertengahan tahun. 

“Kita perlu mengantisipasi tren kenaikan kebutuhan energi dengan memastikan kontrak jangka panjang yang menguntungkan bagi Indonesia. Jangan sampai kita bergantung pada pasar spot yang harganya fluktuatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom mendorong adanya diversifikasi sumber energi tanpa mengorbankan keandalan listrik. 

“LNG adalah tulang punggung penting, tetapi kita juga harus memperkuat bauran energi dengan memaksimalkan sumber domestik, termasuk gas pipa dan energi terbarukan. Ini akan mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga global,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengungkapkan pihaknya tengah berupaya mengamankan pasokan LNG hingga setidaknya Juni 2025, dengan skema swap gas yang mengalihkan sebagian alokasi ekspor untuk kebutuhan dalam negeri. 

“Prinsipnya, kami berupaya maksimal agar pasokan domestik tetap terjaga,” kata Hudi.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto, menambahkan bahwa kebutuhan gas untuk pembangkit terus meningkat.

Pihaknya tengah menjajaki kemungkinan pasokan tambahan baik dari LNG maupun gas pipa, bekerja sama dengan SKK Migas, Dirjen Migas, dan produsen gas. 

“Kami ingin memastikan pasokan listrik berjalan dengan aman hingga akhir tahun,” jelas Rakhmad.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Melalui kemitraan dengan PT Ikonik Sinergi Persada, Pemkot Pangkalpinang resmi membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) pertama di Pulau Bangka dengan investasi jumbo mencapai Rp500 miliar.

Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), memberikan apresiasi atas inisiatif besar ini.

Kehadiran PLTSa ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap masa depan lingkungan dan ketahanan energi.

“Pangkalpinang patut dicontoh. Langkah berani ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bisa menjadi pionir dalam membalik krisis sampah menjadi peluang emas,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS,  KRT Tohom Purba, Kamis (7/8/2025).

Ia menyebut, di tengah stagnasi proyek-proyek energi bersih di berbagai daerah, Pangkalpinang justru berlari lebih cepat dengan mengintegrasikan pengelolaan sampah dan pembangkitan listrik secara langsung.

“Ini adalah contoh kongkret bagaimana visi pengelolaan energi dan lingkungan bisa berjalan seiring. Bayangkan, satu ton sampah menghasilkan 430 KWH listrik. Kalau 100 ton per hari? Itu cukup untuk menyuplai ribuan rumah tangga,” ungkap Tohom.

Tohom menilai, kebijakan ini sangat relevan di tengah kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan bauran energi terbarukan. 

Ia juga menyoroti dampak sosial ekonomi dari proyek ini, khususnya bagi masyarakat lokal.

“Bukan hanya bicara soal listrik. Ini juga soal pekerjaan, keterampilan baru, dan transformasi sosial. Harus dipastikan bahwa tenaga kerja lokal dilibatkan secara aktif, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tohom yang juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum Wahana Konsumen Indonesia ini menuturkan pentingnya pengawasan dalam operasional PLTSa tersebut. 

Ia berharap Pemkot Pangkalpinang menggandeng lembaga independen dan organisasi konsumen untuk memastikan teknologi termal yang digunakan benar-benar ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi berbahaya.

“Sebagus apa pun teknologinya, tetap harus ada kontrol publik. Apalagi ini menyangkut pembakaran sampah. Transparansi menjadi kunci utama agar proyek ini bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat luas,” tuturnya.

PLTSa yang akan dibangun di kawasan Ketapang ini berdiri di atas lahan seluas 3 hektare dan ditargetkan selesai dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Selain menghasilkan listrik, sisa pembakaran juga akan dimanfaatkan sebagai bahan konblok dan pengerasan jalan.

Sebelumnya, Direktur PT Ikonik Sinergi Persada, Tedy Siswanto, menyatakan proyek ini sebagai game changer dalam sejarah pengelolaan sampah Indonesia. 

Menurutnya, pabrik ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di bidang teknis dan administrasi.

“Ini adalah investasi untuk masa depan Pangkalpinang. Kami berkomitmen merekrut tenaga kerja lokal dan memastikan keberlanjutan proyek ini,” kata Tedy.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin, menyatakan proyek ini sebagai jawaban konkret atas keresahan masyarakat soal kondisi TPA Parit 6 yang telah lama penuh sesak.

“Kami tidak tinggal diam. Ini adalah hasil kerja senyap yang akhirnya mewujud nyata. Harapan kita, setahun ke depan Pangkalpinang sudah bisa menghasilkan listrik dari sampah sendiri,” katanya.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Menanggapi pernyataan Gubernur NTT, Melki Laka Lena, yang mendorong pengembangan energi panas bumi di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis atas pentingnya prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses tersebut.

“Langkah Gubernur Melki Laka Lena patut diapresiasi karena sejalan dengan semangat kemandirian energi nasional. Namun, transisi menuju energi bersih harus berpijak pada asas keadilan dan transparansi. Jangan sampai masyarakat sekitar hanya jadi penonton dari transformasi besar ini,” tegas Tohom, Minggu (27/7/2025).

Menurut Tohom, NTT memiliki potensi luar biasa untuk menjadi provinsi pionir energi terbarukan di Indonesia. Namun, kata dia, keberhasilan program ini sangat tergantung pada kualitas partisipasi masyarakat, bukan hanya teknologi dan investasi.

“Kita bicara soal energi rakyat, bukan hanya proyek elite. Maka keterlibatan aktif masyarakat, khususnya komunitas adat dan petani lokal, harus dijamin sejak perencanaan hingga pelaksanaan,” ujarnya.

Tohom menilai pendekatan dialogis yang diambil Gubernur Melki dalam menyikapi perbedaan pandangan di lapangan sudah tepat. Ia juga menekankan perlunya tata kelola proyek yang akuntabel, terutama dalam aspek bagi hasil, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Jangan sampai proyek ini malah menimbulkan ketegangan sosial atau menciptakan ketidakadilan baru. ALPERKLINAS mendukung penuh energi bersih, asal tidak mengorbankan nilai-nilai dasar dalam perlindungan konsumen, baik konsumen listrik maupun konsumen ruang hidup,” kata Tohom.

Tohom yang juga Ketua Umum Forum Wartawan Media Konsumen Indonesia (FORWAMKI) ini menambahkan bahwa pengembangan energi di wilayah seperti Poco Leok harus menjadi model praktik terbaik nasional dalam penerapan transisi energi yang berkeadilan. 

Ia menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk PLN dan pengembang proyek, aktif membangun komunikasi yang terbuka dan jujur.

"Jangan biarkan celah komunikasi disusupi hoaks atau narasi yang memecah belah warga. Pers dan lembaga konsumen harus ikut mengawasi agar proses berjalan jernih dan berpihak pada rakyat kecil," ujar Tohom.

Lebih jauh, ia mengusulkan dibentuknya Forum Konsultasi Publik Terbuka secara berkala antara pemerintah, pengembang, masyarakat adat, dan organisasi konsumen agar semua persoalan bisa diselesaikan dalam bingkai musyawarah.

“Kalau dialognya dibuka seluas-luasnya dan datanya jujur, masyarakat akan paham dan mendukung. Justru ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa pembangunan bisa inklusif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan bahwa NTT telah ditetapkan sebagai provinsi energi terbarukan dan mendukung penuh pengembangan panas bumi di Poco Leok. 

Menurutnya, proyek panas bumi ini adalah bagian penting dari agenda besar transisi energi bersih.

Melki menegaskan, “Ini soal masa depan energi dan pembangunan di NTT. Tapi prinsipnya tetap: jika masyarakat menolak, maka proyek akan dievaluasi. Yang penting semua harus melalui dialog.”

Proyek serupa di Ulumbu, yang telah berlangsung selama 13 tahun, dijadikan rujukan oleh Pemprov NTT sebagai contoh bahwa energi panas bumi bisa berjalan dengan damai dan memberi manfaat nyata bagi warga. 

Tokoh adat Desa Wewo, Petrus Mararaget, menyatakan bahwa pihak PLN telah menjalankan seluruh proses adat dengan penuh hormat, dan masyarakat menyambut baik kehadiran mereka.

“Kami anggap orang PLN sudah seperti anak kami,” ujar Petrus dengan haru.

Sementara itu, warga Gendang Lelak, Yohanes Haman, juga menyambut baik pengembangan PLTP Ulumbu 5–6 karena dianggap membuka lapangan kerja dan membawa harapan listrik bagi warga yang selama ini belum teraliri.

“Banyak anak-anak kami yang butuh pekerjaan. Infrastruktur ini membawa harapan,” kata Yohanes.

Di sisi lain, PLN melalui program TJSL juga telah melibatkan warga Poco Leok dalam berbagai kegiatan pemberdayaan seperti budidaya hortikultura, bantuan bibit ternak, hingga pelatihan konversi motor listrik untuk pelajar SMK setempat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Langkah konkret berupa kerja sama antara Pemerintah Daerah Indramayu dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dalam mengelola limbah dan sampah menjadi sumber energi listrik, dinilai sebagai terobosan progresif menuju transisi energi berkelanjutan dan pencapaian Net Zero Emission (NZE).

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis yang patut diapresiasi dan didorong secara nasional. 

Menurutnya, sinergi semacam ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau korporasi besar, tetapi juga bisa dimulai dari tingkat daerah.

“Ini contoh nyata bahwa daerah seperti Indramayu bisa mengambil peran penting dalam transformasi energi nasional. Pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan, dan sampah kota sebagai energi alternatif bukan hanya cerminan inovasi, tapi juga bentuk keberpihakan pada masa depan bumi dan generasi mendatang,” ujar Tohom, Sabtu (26/7/2025).

Tohom menambahkan bahwa prinsip waste to energy berbasis ekonomi sirkular akan menciptakan ekosistem yang inklusif. 

Dalam pandangannya, jika dimanajemen dengan benar, inisiatif ini tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kesadaran publik soal pengelolaan limbah, dan memperkuat kemandirian energi di tingkat lokal.

“Inilah yang saya sebut sebagai ekonomi hijau berkeadilan, di mana rakyat bukan sekadar objek, tetapi turut berperan sebagai subjek dalam rantai nilai energi ramah lingkungan,” jelas Tohom.

Lebih lanjut, Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pengacara Perlindungan Konsumen Indonesia (PERAPKI), menekankan pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam implementasi kerja sama semacam ini. 

Ia menyoroti perlunya transparansi, akuntabilitas, dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat serta dampak dari program ini, baik dari sisi lingkungan maupun tarif listrik.

“Transisi energi harus tetap berpihak pada konsumen. Jangan sampai proyek hijau ini justru membebani masyarakat kecil. Justru sebaliknya, ia harus menghadirkan manfaat nyata berupa tarif listrik yang terjangkau, stabilitas pasokan, serta pengurangan polusi,” tegas Tohom.

Tohom juga menyarankan agar konsep Green Economy Village yang disinggung dalam rapat antara PLN dan Pemda Indramayu tidak berhenti pada jargon atau pilot project, tetapi ditindaklanjuti dengan regulasi daerah, insentif bagi pelaku usaha hijau, dan partisipasi aktif masyarakat melalui koperasi energi.

“Jangan biarkan Indramayu berjalan sendiri. Ini bisa jadi model nasional untuk pembangunan berkelanjutan berbasis energi lokal,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang digelar di ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Indramayu, Iing Kuswara menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan mengoptimalisasi pemanfaatan limbah dan sampah dari sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, hingga rumah tangga menjadi sumber energi alternatif.

“Salah satu tujuan dari pembahasan draft kerja sama ini adalah mengoptimalisasi lahan kritis dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekosistem biomassa,” ujar Iing Kuswara.

Sementara itu, perwakilan dari PT PLN EPI, Erfan J menyatakan bahwa fokus utama diskusi adalah penyesuaian draf kesepakatan kerja sama agar selaras dengan visi transisi energi dan target NZE yang ambisius. 

Ia mengungkapkan pentingnya keselarasan antar pihak dalam membangun sistem energi berbasis limbah yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, DKPP, hingga unsur Tapem, serta sejumlah perwakilan dari PLN EPI seperti M. Maulana, Haris Hartanto, dan Rety Hand melalui fasilitas daring.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai capaian ini menunjukkan peran vital sektor rumah tangga dalam menjaga keberlangsungan usaha PLN sekaligus menandai kebangkitan konsumsi listrik masyarakat sebagai indikator pemulihan ekonomi yang nyata.

PLN UID Jawa Timur mencatat penjualan listrik sebesar 22,69 TWh sepanjang semester I tahun 2025, tumbuh 5,16 persen secara tahunan. 

Dari total tersebut, segmen rumah tangga menjadi penyumbang terbesar, yakni 9,03 TWh atau setara 39,8 persen. 

Disusul oleh pelanggan industri sebesar 8,89 TWh atau 39,17 persen. Sementara sisanya berasal dari sektor sosial, pemerintahan, industri kecil, dan layanan umum.

KRT Tohom Purba menyatakan, “Segmen rumah tangga kini menjadi tulang punggung pemasukan PLN di Jawa Timur. Ini bukan hanya pencapaian korporasi, tetapi juga cerminan meningkatnya aktivitas domestik dan digitalisasi gaya hidup masyarakat.”

Menurut Tohom, keberhasilan PLN Jatim tak bisa dilepaskan dari kombinasi strategi pemasaran yang progresif dan program insentif yang menyentuh kebutuhan konsumen langsung. 

Ia menyoroti efektivitas program Diskon Tambah Daya yang digelar sepanjang semester I 2025 sebagai kebijakan yang sangat pro-konsumen.

“Program ini merupakan bukti konkret bahwa insentif yang tepat dapat mendorong partisipasi konsumen dalam meningkatkan konsumsi listrik secara sehat. Masyarakat diberi akses tambah daya dengan biaya lebih ringan, dan dampaknya langsung terasa pada peningkatan penjualan listrik PLN,” ungkapnya.

Tohom juga menilai program elektrifikasi yang digenjot PLN seperti electrifying lifestyle, electrifying agriculture, serta akuisisi captive power dari industri sebagai langkah yang patut dilanjutkan dan diperluas ke daerah-daerah lain.

“Program seperti electrifying agriculture itu menyentuh langsung kebutuhan petani dan pelaku usaha desa. Ini strategi elektrifikasi berbasis kerakyatan,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Pemerhati Perusahaan Listrik Negara (PLN Watch) ini menambahkan bahwa pola konsumsi rumah tangga yang meningkat justru bisa menjadi sinyal awal munculnya smart household di Indonesia. 

Ia mengingatkan bahwa peningkatan konsumsi harus dibarengi dengan kampanye efisiensi dan edukasi pemanfaatan energi listrik yang tepat guna.

“PLN harus menyiapkan ekosistem layanan yang terintegrasi, dari sisi tarif, sistem pengaduan pelanggan, hingga pelayanan digital yang responsif. Jangan sampai lonjakan konsumsi ini malah dibarengi keluhan pelanggan karena overload atau lambat tanggap,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap PLN sebagai perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

“Tugas kita bersama, termasuk sebagai lembaga pengawas konsumen, adalah memastikan bahwa pertumbuhan penjualan ini bukan sekadar angka, tapi juga mencerminkan peningkatan kualitas layanan,” pungkasnya.

Sebelumnya, General Manager PLN UID Jawa Timur Ahmad Mustaqir mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan listrik ini merupakan hasil dari upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan melalui sejumlah program strategis. 

“Ini menjadi indikator penting bahwa aktivitas ekonomi, industri, dan produktivitas masyarakat terus bergerak ke arah yang lebih baik,” kata Mustaqir.

Hingga Juli 2025, PLN juga telah menyambung 137 pelanggan tegangan menengah dari berbagai sektor dengan total daya mencapai 158,80 MVA. 

Capaian tersebut semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan konsumsi listrik tertinggi di Indonesia.

[Redaktur: Mega Puspita]

Namun demikian, ALPERKLINAS menegaskan bahwa penempatan program CSR ke depan harus semakin strategis dan berorientasi pada sektor yang benar-benar potensial dan produktif, khususnya di wilayah sekitar infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menanggapi pelaksanaan program CSR PLN berupa penanaman 4.800 anakan kopi di atas lahan seluas 1,9 hektare di Desa Lungar, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dilangsungkan bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 

Dalam program tersebut, PLN membiayai penuh proses dari pembukaan lahan tidur hingga penyediaan bibit kopi untuk 24 petani lokal.

"Kami melihat inisiatif PLN ini sebagai contoh nyata bagaimana BUMN dapat hadir langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor agrikultur. Namun, ke depan, kami mendorong agar program CSR seperti ini benar-benar dikawal dan dievaluasi dengan pendekatan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi," ujar Tohom, Rabu (9/7/2025).

Tohom mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman kopi merupakan langkah strategis, tetapi perlu diiringi dengan dukungan berkelanjutan, mulai dari pelatihan intensif hingga akses pasar. 

Menurutnya, keberhasilan CSR bukan hanya dinilai dari banyaknya bantuan yang dikucurkan, tetapi dari seberapa besar dampak ekonominya bagi masyarakat dalam jangka menengah hingga panjang.

"Jangan sampai CSR hanya menjadi ajang seremonial atau pencitraan sesaat. Ini menyangkut nasib para petani dan masa depan daerah yang berada di lingkar pembangunan pembangkit energi nasional," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah dan koperasi lokal, untuk memastikan bahwa program CSR tidak terputus setelah tahap penanaman. 

Baginya, keberhasilan program ini akan menjadi indikator sejauh mana PLN benar-benar menyentuh aspek produktif masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban sosial perusahaan.

Tohom yang juga Penasihat DPP Persatuan Artis Batak Indonesia (PARBI) ini menilai, daerah-daerah seperti Poco Leok memiliki potensi besar sebagai sentra kopi nasional, tetapi selama ini terkendala oleh modal kerja dan minimnya intervensi teknologi pertanian. 

Oleh sebab itu, ia menyarankan agar CSR PLN juga melirik pengembangan hulu-hilir industri kopi, termasuk penyediaan alat pengolahan dan pendampingan manajemen usaha tani.

“Bila ini dilakukan serius, maka program CSR tidak hanya menjawab kebutuhan sesaat, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa secara sistemik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Tohom menyampaikan bahwa ALPERKLINAS siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis bagi PLN dalam merancang model CSR yang lebih adaptif dan berdampak luas. 

Ia bahkan mengusulkan agar dibuat peta CSR berbasis produktivitas desa di sekitar aset-aset strategis PLN.

"CSR itu bukan soal membagi bantuan, tapi soal membangun nilai tambah yang berkelanjutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Lungar, Eduardus Joman, menyatakan bahwa kehadiran PLN di wilayahnya sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani. 

Ia menyebutkan bahwa bantuan dari PLN memungkinkan warga memanfaatkan lahan kosong yang selama ini terbengkalai karena keterbatasan biaya.

“PLN membiayai semuanya, mulai dari pembukaan lahan, alat kerja, pupuk hingga bibit. Ini sangat luar biasa bagi warga kami,” ungkap Eduardus.

Senada dengan itu, perwakilan PT PLN, Jacques Jensenem, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata tanggung jawab sosial PLN kepada masyarakat sekitar proyek PLTP Ulumbu unit 5–6 di Poco Leok. 

Ia berharap program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan dari sektor kopi.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di sekitar proyek pembangunan energi bersih,” ujarnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Langkah kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Bali dan PT PLN Icon Plus ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk menciptakan kemandirian energi bersih berbasis sumber daya terbarukan.

“Kami menilai kerja sama ini bukan hanya visioner, tapi juga sangat konkret. Ini adalah model kemitraan yang bisa direplikasi di provinsi lain,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Sabtu (24/5/2025). 

Ia menyatakan bahwa skema yang membebaskan pengguna dari kewajiban membeli panel surya secara mandiri adalah bentuk nyata dari inklusi energi. 

“Icon Plus yang menangani penyediaan, pemasangan, hingga perawatan PLTS atap adalah solusi jitu mengatasi hambatan adopsi energi surya, khususnya dari sisi biaya awal yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat,” tambahnya.

Menurut Tohom, langkah Bali menjadikan PLTS atap sebagai energi komplementer di berbagai sektor, dari perkantoran, hotel, hingga pusat perbelanjaan, merupakan wujud nyata keberanian pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit konvensional. 

“Bali bisa menjadi pionir nasional dalam transisi energi. Kebutuhan listrik yang tumbuh 14–16 persen per tahun tentu tidak bisa terus ditopang oleh pembangkit fosil. PLTS atap adalah solusi cerdas dan strategis,” tegasnya.

Tohom juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan program ini. 

Menurutnya, edukasi publik dan insentif non-finansial seperti kemudahan perizinan atau keringanan pajak akan mendorong adopsi PLTS atap lebih luas. 

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi masif: antara pemerintah, BUMN, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Bila ini dijalankan secara simultan, kita bisa berbicara soal kemandirian energi sekaligus penghematan," tuturnya.

Lebih jauh, Tohom yang juga Wakil Ketua Umum Komite Nasional LSM Indonesia (KN LSM Indonesia) ini menilai bahwa program PLTS atap sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. 

“Kami mendukung penuh langkah ini karena PLTS bukan hanya alat teknologis, tapi juga simbol komitmen ekologis. Bali telah menunjukkan bahwa transformasi hijau bukan retorika, melainkan kebijakan nyata,” ujarnya.

Menurut Tohom, keberhasilan program ini juga dapat menjadi tekanan moral bagi pemerintah daerah lain yang masih ragu-ragu dalam mendorong transisi energi. 

Ia berharap pemerintah pusat memberi dorongan lebih kuat melalui regulasi dan pendanaan yang berpihak. 

“Jika Bali bisa, daerah lain pun tak ada alasan untuk tidak bisa. Energi surya ini milik semua warga negara, bukan monopoli kelompok tertentu,” bebernya.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya saat peluncuran Skema Pemasangan PLTS Atap oleh Tim Percepatan PLTS Atap (15/5/2025) menjelaskan bahwa pengguna PLTS atap tak perlu membeli panel secara mandiri. 

Seluruh proses, mulai dari penyediaan hingga perawatan, akan ditangani langsung oleh PT PLN Icon Plus, anak usaha PLN yang ditugaskan khusus untuk proyek ini.

"Panelnya disiapkan, dipasang, bahkan dirawat oleh Icon Plus," jelas Koster. 

Ia menargetkan pemanfaatan PLTS atap secara menyeluruh di berbagai sektor, dengan kapasitas terpasang mencapai 100 megawatt pada tahun ini. 

Koster juga berharap PLTS menjadi solusi atas kebutuhan listrik Bali yang terus meningkat, tanpa membebani sistem pembangkit terpusat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dimulainya Pembangunan proyek PLTS ini ditandai dengan seremoni groundbreaking pada Jumat, (27/10) di Kawasan Industri Kota Bukit Indah di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Kerja sama ini merupakan wujud kolaborasi PLN bersama dengan pihak swasta untuk mendukung upaya mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan daya saing industri.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu mengatakan bahwa proyek ini merupakan wujud konkret sinergi antara pemerintah, BUMN dan swasta dalam mewujudkan penyediaan energi bersih.

“Acara ini merupakan sebuah tonggak bersejarah dan merupakan bukti nyata dari sinergi antara pemerintah, BUMN dan swasta dalam penyediaan tenaga listrik melalui energi terbarukan,” ujar Jisman dalam sambutannya, melansir dari keterangan resmi PLN, Selasa (31/10/2023).

Ia mengapresiasi terbentuknya kolaborasi ini dan berharap proyek ini menjadi contoh untuk pengembangan energi baru terbarukan di tanah air.

“Kami dari pemerintah sangat mengapresiasi kolaborasi ini, semua punya peran, ini adalah contoh yang baik untuk project serupa di masa depan,” ujarnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, di tengah kondisi iklim yang sedang memanas, tentunya dibutuhkan upaya bersama-sama dalam tingkat global.

“Maka, kita punya misi bersama untuk menyelamatkan bumi, tetapi di sisi lain juga tetap menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menyejahterakan masyarakat,” kata Darmawan.

Darmawan menambahkan proyek pengembangan PLTS ini juga merupakan dukungan PLN dalam mendorong daya saing industri. Di tengah tuntutan global saat ini yang beralih ke energi bersih, industri dalam negeri juga membutuhkan pasokan listrik hijau sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

“Listrik yang merupakan jantung perekonomian tidak hanya berhenti pada aliran listrik yang andal saja, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing. PLN mendukung penuh industri Indonesia bertumbuh lewat pasokan listrik yang ramah lingkungan,” tegas Darmawan.

Kerja sama pembangunan PLTS berkapasitas 100 MWp ini akan menggunakan sekitar 170 ribu modul panel surya dengan sistem groundmounted atau terpasang di tanah, yang tersebar di lima lokasi di area seluas lebih dari 85 hektar di Kawasan Kota Bukit Indah Industrial City.

Direktur Utama Aruna PV, Audwin Purwadi mengatakan kawasan industri Kota Bukit Indah merupakan kawasan industri yang bertumbuh. Saat ini, banyak perusahaan multinasional yang membutuhkan pasokan listrik bersih sebagai salah satu syarat menjalankan operasional perusahaan.

“Proyek pembangunan PLTS ini dapat terlaksana karena PLN memberi kesempatan untuk menjalin kerja sama dalam pemanfaatan energi baru terbarukan. Kerja sama PLN dengan Aruna dalam proyek ini juga didukung oleh PT Tatajabar Sejahtera (TJS) sebagai offtaker, serta PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek,” terang Audwin.

Pembangunan PLTS ini, tambah Audwin akan menciptakan dampak ekonomi yang substansial, karena dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan peluang bisnis lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya.

”Pembangunan PLTS dengan kapasitas 100 MWp merupakan wujud komitmen kami kepada negara untuk menjadi pelopor dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan dan berperan dalam beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan,” pungkas Audwin.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Kerja sama ekspansi bisnis kelistrikan dan akselerasi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) ini disepakati pada Indonesia – China Business Forum di Beijing, Rabu (18/10).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan pihaknya telah banyak melakukan transformasi bisnis. Salah satunya dengan membentuk subholding, di mana peluang ekspansi bisnis dan optimalisasi aset menjadi lebih besar.

Tak hanya menjadi perusahaan penyedia listrik, lewat transformasi ini PLN memasang target menjadi perusahaan listrik terintegrasi kelas dunia.

“Dengan terbentuknya subholding, maka akan semakin lincah dan trengginas mengembangkan bisnisnya. Lewat adaptasi teknologi, PLN tak hanya mengoptimalkan proses bisnis tetapi juga membuat tantangan menjadi peluang,” tegas Darmawan.

Transformasi ini juga sejalan dengan akselerasi pencapaian target Net Zero Emission (NZE). Untuk itu, kerja sama dengan berbagai perusahaan di China merupakan dayung strategi yang komprehensif.

“Untuk itulah PLN melakukan perjalanan bisnis ke China yang menjadi perjalanan paling berarti dalam sejarah PLN. Kami yakin akan terjadi perubahan signifikan di Indonesia dengan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia lewat kolaborasi pengembangan sektor kelistrikan dengan China,” kata Darmawan.

Kerja sama PLN dengan tujuh perusahaan di China ini merupakan langkah signifikan mendukung upaya Indonesia mengadopsi teknologi EBT, mengurangi emisi karbon, dan memperluas kapasitas energi ramah lingkungan. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan akses energi ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Adapun ketujuh MoU yang ditandatangani oleh subholding PLN yang terbagi menjadi tiga sektor, yakni akselerasi EBT, layanan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, serta bisnis di luar kelistrikan (Beyond KWH).

Untuk akselerasi EBT, PLN Nusantara Power (PLN NP) menandatangani MoU dengan China Datang Overseas Investment Co., Ltd. dalam pengembangan potensi pemanfaatan energi terbarukan.

Selanjutnya, PLN Indonesia Power (PLN IP) menandatangani MoU dengan Shandong Electric Power Engineering Consulting Institute Corporation, Ltd. (SDEPCI) dalam kemitraan terkait studi bersama rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Indonesia.

PLN IP juga menandatangani MoU dengan Hongkong Ocean Investment Development Co., Ltd. dalam kajian pengembangan (EBT) di Indonesia. Masih dalam ranah kerja sama akselerasi EBT, PLN IP juga menandatangani MoU dengan HBA Offshore Pte., Ltd. dan GCL Intelligent Energy (SUZHOU) Co., Ltd. dalam kajian pengembangan pembangkit EBT di Indonesia.

Kemudian, PLN Enjiniring menandatangani MoU dengan Envision Energy Co., Ltd. dalam kerja sama konsultasi teknologi dan proyek pengembangan pembangkit EBT di Indonesia.

Selanjutnya, dalam layanan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik, PLN NP menandatangani MoU dengan GD Power Development Co., Ltd. untuk melakukan kajian potensi kerja sama oleh untuk mengembangkan bisnis di bidang layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik.

Terakhir, untuk mendukung Beyond kWh, PLN Icon Plus menandatangani MoU dengan PT China Mobile Indonesia dalam penyediaan sistem smart home meliputi : Perangkat device smart home, Set Top Box, dan platform sistem smart home dengan skema managed service.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Namun, semakin banyaknya alat elektronik, semakin tinggi pula tagihan listrik yang harus dibayarkan. Belum lagi, mulai tanggal 1 Juli 2022, pemerintah Indonesia telah menaikkan tarif dasar listrik untuk beberapa kelompok, termasuk pelanggan rumah tangga non-subsidi dengan daya 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) serta kelompok pemerintah (P1, P2, dan P3).

Kenaikan tarif ini telah menaikkan beban tagihan listrik bagi banyak orang. Agar tagihan listrik tidak membengkak, ada beberapa cara efektif yang bisa kamu lakukan, lho!

Melansir situs resmi BFI Finance, Minggu (22/10/2023), berikut adalah 7 tips ampuh untuk memangkas tagihan listrik bulanan di rumahmu.

1. Matikan Peralatan Elektronik Setelah Selesai

Cara termudah untuk memangkas tagihan listrik adalah dengan mematikan peralatan elektronik ketika selesai digunakan. Pastikan untuk mematikan lampu, televisi, dan peralatan elektronik lainnya saat tidak digunakan. Ingat, perangkat yang tetap terhubung ke listrik meskipun tidak digunakan akan terus mengonsumsi daya. Cara ini bisa menghemat daya listrik hingga 30%, lho!

2. Gunakan Peralatan Hemat Energi

Jika kamu memiliki anggaran lebih, pertimbangkan untuk mengganti peralatan elektronik dengan yang lebih hemat energi. Meskipun peralatan hemat energi mungkin lebih mahal, ini merupakan investasi jangka panjang yang akan efektif memangkas tagihan listrik. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan lampu LED yang lebih hemat listrik 60% hingga 70% daripada lampu pijar biasa.

3. Bersihkan Alat Elektronik Secara Rutin

Bersihkan peralatan elektronikmu secara rutin, terutama kulkas dan AC. Filter yang kotor pada AC bisa menyebabkan beban kerja yang lebih berat sehingga boros energi. Dengan membersihkan filter AC dan kulkas secara rutin, kamu bisa menghemat energi.

4. Gunakan Listrik Prabayar

Pilihan lain adalah menggunakan listrik prabayar. Dengan sistem prabayar, Anda dapat mengendalikan konsumsi listrik per bulan. Anda akan lebih sadar tentang seberapa banyak listrik yang Anda gunakan dan dapat mengatur penggunaan listrik rumah tangga Anda lebih bijak.

5. Gunakan AC dengan Bijak

Saat menggunakan AC, pastikan untuk menggunakannya dengan bijak. AC rata-rata menggunakan daya listrik hingga 300 watt, lho! Matikan AC ketika kamu keluar rumah atau gunakan hanya saat tidur. Alternatifnya, pertimbangkan untuk menggunakan kipas angin atau menciptakan ventilasi alami dengan menyesuaikan lubang udara di rumahmu.

6. Atur Lubang Udara untuk Sirkulasi Udara yang Baik

Ventilasi yang baik akan meningkatkan sirkulasi udara di rumahmu sehingga tidak perlu menyalakan kipas angin atau AC. Selain itu, lubang udara juga bisa menjadi sumber cahaya alami sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Dengan begitu, kamu bisa menghemat penggunaan listrik, terutama pada siang hari.

7. Gunakan Kulkas dengan Bijak

Tak jauh beda dengan AC, kulkas juga mengonsumsi banyak energi listrik. Agar menghemat listrik, atur suhu kulkas sesuai kebutuhan dan pastikan untuk mencabut kabelnya jika kamu meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama.

Dengan mengikuti tips-tipa ini, kamu bisa menghemat energi dan mengurangi tagihan listrik bulanan di rumah. Ingatlah bahwa langkah kecil bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Semoga cara-cara ini membantumu memangkas tagihan listrik di rumahmu.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir yang hadir secara langsung di sirkuit Mandalika, mengungkapkan apresiasinya atas peran penting PLN dalam mengawal pasokan listrik tetap aman.

“Kepada rekan-rekan PLN, tetap semangat, terima kasih kerja kerasnya di MotoGP Mandalika,” ucap Erick, melansir dari keterangan resmi PLN, Selasa (17/10/2023).

Apresiasi juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno yang juga hadir dalam gelaran tersebut secara khusus mengapresiasi kerja keras PLN dalam menyediakan pasokan listrik yang andal untuk mendukung MotoGP Mandalika 2023.

“Kelistrikan PLN terbaik. Alhamdulillah tidak ada gangguan selama pelaksanaan. Ini berkat kerja keras yang luar biasa. Terima kasih, PLN,” ucap Sandiaga.

Hal senada juga disampaikan Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi juga turut mengapresiasi peran utama PLN dalam menghadirkan listrik andal sehingga perhelatan MotoGP Mandalika dapat sukses dilaksanakan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas PLN yang telah menjadi garda terdepan dan memberikan dukungan luar biasa,” kata pria yang akrab disapa Miq Gita tersebut.

Miq Gita menyebut kolaborasi ini dibutuhkan untuk mendukung NTB menjadi destinasi sport tourism di masa-masa mendatang yang akan mengangkat kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah dan kemudahan berinvestasi di NTB.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, kesuksesan penyelenggaraan MotoGP dengan listrik yang andal ini menjadi wujud komitmen PLN mendukung seluruh event internasional yang dihelat di Indonesia. PLN sejak awal telah memastikan keandalan pasokan listrik, mulai dari kesiapan pembangkit, transmisi, distribusi, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), hingga kesiapan personel dalam ajang balap motor penuh adrenalin tersebut.

“Kami sangat bangga bisa turut serta berpartisipasi menyukseskan gelaran MotoGP untuk kali kedua yang diselenggarakan di Indonesia dengan listrik yang andal dan tanpa kedip,” kata Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Sudjarwo menjelaskan bahwa gelaran MotoGP tahun ini memang agak berbeda dengan pelaksanaan gelaran tahun sebelumnya. Kondisi cuaca terik dan panas menjadikan pertumbuhan beban pemakaian listrik menjadi sangat fluktuatif.

“Karena cuaca cukup ekstrem, peralatan-peralatan tim pembalap melakukan pengkondisian suhu, sehingga kebutuhan listriknya sangat fluktuatif. Kami bersyukur, dengan pengalaman kami pada beberapa event balap internasional yang sudah digelar semua tantangan bisa ditangani dengan baik,” ucap Sudjarwo.

Tercatat realisasi pemakaian beban tertinggi pelaksanaan MotoGP tahun 2023 di sirkuit Mandalika sebesar 2.403 kiloWatt (kW), terdapat kenaikan sebesar 22 persen dari tahun sebelumnya.

“Kami sangat gembira dapat berkontribusi dalam kesuksesan ajang MotoGP Mandalika 2023 ini. PLN telah bekerja keras untuk memastikan bahwa pasokan listrik di area sirkuit dapat berjalan dengan sempurna dan Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Kelistrikan sirkuit Mandalika telah sukses kami amankan hingga berakhirnya race di hari ketiga,” pungkas Sudjarwo.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua belah pihak di sela acara Focus Group Discussion ’Percepatan Peningkatan Sinergi dan Integrasi Logistik Ekosistem BUMN’ di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Melalui nota kesepahaman ini PLN dan Pos Indonesia akan bersinergi dalam solusi logistik terutama terkait pengelolaan perpindahan barang, informasi, dan sumber daya lainnya dalam rantai pasok, termasuk transportasi, penyimpanan, pengelolaan persediaan, dan pengiriman.

Selain itu, PLN dan Pos Indonesia juga akan bersinergi mengembangkan ekosistem kendaraan melalui penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di seluruh lingkungan kerja Pos Indonesia.

Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, selama empat tahun terakhir pihaknya terus berupaya membangun sinergi dan integrasi logistik dalam ekosistem BUMN. Dirinya pun berharap dengan adanya integrasi logistik antar BUMN, pemilik barang dan penyedia logistik dapat terintegrasi efektif.

”Antara pemilik barang seperti PLN, Pertamina, Semen, Pupuk, dengan BUMN logistik ini disconnect. Memang dulu waktu pendirian perusahaan yang supply chain-nya end-to-end, pemikirannya untuk efisiensi, semuanya harus internal,” ujar Kartika.

Kartika mengatakan tantangan saat ini adalah bagaimana BUMN logistik memberikan layanan yang setara atau bisa lebih efisien dibanding dengan yang dilakukan internal BUMN pengguna jasa.

”Tentunya harapan kita kalau BUMN berhasil mengintegrasikan dan men-scale up dan menurunkan cost per unit, harapannya ekosistem ini bisa digunakan juga oleh swasta termasuk UMKM untuk bisa mendorong ekspor dengan biaya logistik yang lebih murah,” lanjut Kartika.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, pihaknya menyambut baik MoU sekaligus mengapresiasi Pos Indonesia. Melalui sinergi ini, dirinya berharap dapat meningkatkan upaya PLN dan Pos Indonesia dalam melayani masyarakat serta memberikan manfaat bersama bagi kedua belah pihak.

”Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan memberikan mutual benefit bagi PLN dan Pos Indonesia,” ujar Darmawan.

Darmawan juga berharap melalui kolaborasi dan sinergi antar BUMN ini akan mempercepat pengembangan sektor logistik maupun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Sementara itu Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi menyampaikan bahwa sinergi Pos Indonesia dan PLN memiliki peran penting sebagai economic value generator, di mana kolaborasi ini berpotensi memberikan kontribusi menyeluruh dalam peningkatan layanan logistik nasional secara lebih kompetitif dengan tarif logistik yang lebih efisien.

“Sebagai BUMN Logistik, Pos Indonesia telah mengemas manajemen rantai pasok dengan solusi teknologi logistik sebagai sebuah integrated logistics ecosystem, yang mampu memberikan dukungan terbaik guna perkembangan industri kendaraan listrik di Indonesia,” terang Faizal.

Faizal juga menekankan peran kunci dalam memastikan keberlangsungan ekosistem dan logistik industri kendaraan listrik tanah air adalah fokus pada inovasi, solusi dan efisiensi, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di masa dengan dengan penuh keyakinan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan GHP ini merupakan hasil inovasi yang terus dilakukan PLN dalam menjawab tantangan transisi energi.

“Ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi bersama Kementerian ESDM. Karya Inovasi ini kami lakukan dalam menjawab transisi energi. Memaksimalkan existing facility yang ada di PLTGU Muara Karang, kemudian kami lakukan inovasi dengan memanfaatkan 100% EBT menjadi green hydrogen,” tegas Darmawan, dikutip dari keterangan resmi PLN, Rabu (11/10/2023).

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah mengatakan hydrogen plant sudah ada di pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Karang untuk memproduksi hidrogen yang digunakan untuk mendinginkan mesin pembangkit listrik. Dari empat electrolyzer yang terpasang pada hydrogen plant, unit pembangkit (UP) Muara Karang bisa menghasilkan 51 ton per tahun. Dari total produksi hidrogen tersebut, pihaknya hanya memanfaatkan 8 ton per tahun untuk pendingin generator pembangkit.

“Kami melihat peluang di dalam operasional peralatan hydrogen plant dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan green hydrogen sebagai value creation yang bisa memberikan nilai tambah bagi bisnis kami,” ucap Ruly.

Melihat potensi yang ada, pihaknya melakukan inovasi dengan memanfaatkan solar PV yang sudah terpasang di Kawasan PLTGU Muara Karang ditambah dengan Renewable Energy Certificate (REC) dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang. Dengan cara tersebut, maka pihaknya dapat memproduksi 100 persen hidrogen hijau.

“Kini selain untuk pendingin mesin pembangkit, hidrogen hijau juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk industri pupuk, industri bahan kimia, cofiring pembangkit, hingga untuk Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV),” ucap Ruly.

Tidak hanya untuk hidrogen, saat Covid-19 lalu, PLN NP juga melakukan inovasi dengan menghasilkan oksigen untuk memenuhi kebutuhan medis yang tinggi. Saat itu, PLTGU Muara Karang mampu menghasilkan sekitar 1 ton per hari.

Rencana PLN Tingkatkan Produksi Green Hydrogen

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan pihaknya akan terus melakukan inovasi untuk meningkatkan skala produksi hidrogen hijau. Menurutnya kehadiran hidrogen hijau akan menjadi salah satu jawaban untuk menghadapi transisi energi.

“Hidrogen hijau ini adalah salah satu jawaban untuk menghadapi transisi energi. Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi ini, agar dapat mendorong hidrogen hijau ini berkembang di Indonesia,” jelas Darmawan.

Dirinya menambahkan, ke depan, PLN terus mengembangkan GHP di 15 pembangkit lain milik PLN. Dari total tersebut diperkirakan memiliki potensi kapasitas hidrogen mencapai 222 ton per tahun.

“Sama seperti kendaraan listrik, di mana kami menjadi pionir dalam pembentukan ekosistem. Dengan ini kami yakin, PLN akan menjadi key player dalam penyediaan hidrogen hijau untuk berbagai kebutuhan, khususnya untuk kendaraan berbahan bakar hidrogen,” tutup Darmawan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

"Kabupaten Banyumas akan mendapatkan 2.495 sambungan rumah tangga yang tersebar di 26 kecamatan, dan hingga 29 September 2023 telah tersambung 1.431 rumah tangga yang tersebar di 22 kecamatan" ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu pada Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL Provinsi Jateng di Desa Ketanda, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, Selasa (10/10/2023).

Selain untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, program BPBL juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. "Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga," lanjut Jisman.

Program BPBL dapat mengurangi susut jaringan dari penarikan-penarikan sambungan dari tetangga yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Sambungan listrik yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan ketenagalistrikan tentu sangat berbahaya, karena seperti yang kita ketahui, listrik selain bermanfaat namun juga berbahaya," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan BPBL merupakan program pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat, maka saya sebagai wakil dari masyarakat akan meneken anggaran apabila di dalam anggaran tersebut ada program untuk masyarakat yang kurang mampu," ujar dia.

Selanjutnya kepada pemerintah dan PLN sebagai pelaksana program BPBL, Sugeng mengucapkan terima kasih dan berharapa program ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

"Kita bersyukur bahwa saya menjadi wakil masyarakat, saya akan terus menerus berpikir bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan mudah dan terjangkau secara harga," ungkapnya.

Mewakili Pj Bupati Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kresnawan Wahyu Kristoyo menyampaikan program BPBL ini merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah mewujudkan pelayanan listrik yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berupaya sekuat tenaga guna memastikan masyarakat dapat menikmati akses listrik yang layak.

"Listrik bukan hanya sebuah alat untuk menerangi rumah, tetapi juga merupakan motor penggerak pembangunan. Dengan akses listrik yang merata, kita membuka pintu peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan kualitas hidup," kata dia.

Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto menyampaikan PLN berkomitmen dan sangat mendukung program pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satunya dengan pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik dalam bentuk program BPBL.

"PLN bersama dengan mitra kerja bersinergi dan berkolaborasi melaksanakan tugas mulia dari pemerintah melalui Kementerian ESDM," ujar Adi.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara, Awaluddin Hafid mengatakan berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tercatat sebanyak 1.166.929 keluarga di Sumatera Utara beresiko stunting. Program ini merupakan bentuk kepedulian PLN terhadap sesama dengan tujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara PLN UID Sumatera Utara dengan para stakeholder untuk melakukan pencegahan sedini mungkin terus dilakukan. Pemberian asupan gizi yang baik dalam jangka panjang mampu menyehatkan dan mencerdaskan anak bangsa. Penyaluran paket gizi ini dilakukan serentak di seluruh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3),” ujar Awaluddin.

Awaluddin menambahkan, beberapa aspek dapat menyebabkan stunting diantaranya kurangnya asupan makanan yang kurang bergizi, keluarga yang tidak memiliki sumber air bersih, sanitasi yang baik hingga pasangan usia subur berdasarkan 4T (Terlalu muda menikah, terlalu tua saat hamil, terlalu banyak anak, terlalu dekat jarak kehamilannya).

Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Sibolga, Donna Pandiangan mengapresiasi langkah PLN UP3 Sibolga dalam membantu para Anak-anak Balita dengan kondisi stunting. Ia berharap program ini dapat terus berlanjut agar angka stunting di Kota Sibolga tidak terus bertambah.

“Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak – anak seusianya.. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN UP3 Sibolga melalui Yayasan Baitul Maal yang telah memberikan bantuan berupa paket gizi untuk masyarakat di Kota Sibolga,” tutur Donna. 

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Apalagi, menurutnya, hingga saat ini potensi energi terbarukan masih berlimpah dan belum dioptimalkan penggunaannya.

"Inisiatif pembangunan PLTN pada satu sisi hanya menjadi kepentingan segelintir orang yang lebih ditujukan untuk kepentingan industri, namun dikemas sebagai solusi ketahanan energi nasional," ujar Hendrikus, di Pontianak, Kamis (5/10/2023) melansir ANTARA.

Ia mengatakan, selain pembangunannya mahal, waktu pembangunan lama dan berpotensi menciptakan ketergantungan teknologi kepada negara penyedia teknologi.

Selain itu, PLTN membutuhkan kapasitas institusi yang tinggi dan sangat baik untuk membangun, mengelola, mengawasi, serta mengurus limbah dan menangani setelah tutup.

Jadi tentu tidak sesederhana yang dibayangkan, dan dengan demikian risikonya juga jauh lebih besar dan berbahaya untuk jangka panjang yang tidak layak diwariskan pada generasi mendatang, katanya pula.

"Hingga saat ini, energi terbarukan masih belum menjadi fokus serius untuk dikembangkan pemerintah, termasuk di Kalbar. Padahal, penggunaan energi ini akan lebih baik, ramah, dan aman karena memiliki potensi risiko yang kecil bila dibandingkan penggunaan energi fosil maupun penggunaan sumber energi berbahaya melalui PLTN, terlebih bila kemudian terjadi gagal teknologi dan kecelakaan fatal yang kemudian dialami," kata dia lagi.

Menurut dia pula, rencana pembangunan PLTN di Kalbar maupun di Indonesia pada umumnya tidak diinformasikan dengan jujur, utuh dan berimbang kepada publik. Bahkan informasi yang disampaikan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan para promotor PLTN lainnya justru mengandung sesat pikir juga kebohongan publik.

"Ancaman krisis energi di masa depan mestinya dapat diatasi dengan memanfaatkan secara maksimal potensi energi terbarukan yang dimiliki disertai efisiensi energi di segala lini. Sesat pikir paling krusial juga terlihat ketika energi nuklir dianggap sebagai bagian dari energi terbarukan oleh promotor PLTN," kata dia.

Ia mengatakan seperti halnya makanan, sumber energi nuklir berbahan uranium bukan satu-satunya pilihan menu santapan yang mau tidak mau harus dinikmati. Ada banyak pilihan makanan yang lebih prioritas, lebih baik, aman, sehat dan berkelanjutan dari alam yang perlu dikelola dan optimalkan.

"Pembangunan PLTN mestinya bukan pilihan mendesak di tengah alpanya upaya untuk mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang melimpah. Hanya saja anehnya, alih-alih akan mengoptimalkan potensi energi terbarukan, bahan mentah sumber energi listrik seperti batu bara misalnya, lebih banyak yang diekspor ketimbang dipakai sendiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," ujar dia lagi.

Dia mengatakan pula, pembangunan nuclear small modular reactor di Bengkayang bahwa PLTN sangat berbahaya dan teknologi ini tidak mungkin dianggap main-main, karena penggunaan energi ini bukan alih teknologi, namun lebih berorientasi proyek.

Oleh sebab itu bahwa PLTN bukan solusi yang diinginkan di tengah belum optimalnya energi terbarukan selama ini. Namun jika tetap akan dipaksakan, maka silakan dirikan saja tapak PLTN di samping rumah tinggal para promotor PLTN.

"Untuk dapat menghentikan rencana pendirian PLTN di Kalbar, agar tidak melahirkan potensi risiko bencana dan momok bagi generasi mendatang mestinya jadi perhatian untuk menjawab pemenuhan kebutuhan energi masa depan yang murah, aman, bersih dan berkeadilan," kata dia lagi.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Hal ini yang digencarkan PLN Icon Plus saat memimpin delegasi PLN Group pada acara Huawei Connect 2023 di Shanghai, China pada 20-22 September.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus mempercepat transformasi digital dan memperluas potensi bisnis di luar layanan kelistrikan (beyond kWh). PLN harus mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dengan menerapkan pendekatan berbasis digital untuk kebutuhan pelanggan di masa depan.

“Kita sedang berubah, saat ini PLN tidak hanya menjadi perusahaan listrik dan utilitas. Kami adalah perusahaan teknologi yang berbasis pada inovasi,” kata Darmawan, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (29/9/2023).

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi pun mengajak para pemimpin industri yang hadir pada acara Huawei Connect untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menciptakan peluang bisnis baru atau pengembangan beyond kWh. PLN mendorong pengembangan teknologi digital dapat membuka peluang bisnis baru serta menjadi solusi terkini di sektor energi.

“Sebagai Subholding dari PLN Group, kami memimpin dalam pengembangan Beyond kWh digital. Kami melihat peluang-peluang kolaborasi yang bisa dilakukan untuk kemajuan digitalisasi teknologi di Indonesia melalui Huawei Connect 2023,” ujar Ari.

Menurutnya, kehadiran PLN di acara Huawei Connect 2023 juga untuk menjalin kolaborasi dengan Huawei dalam pengembangan digitalisasi, salah satunya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Melalui kolaborasi digital ini, Ari meyakini dapat meningkatkan added value bagi PLN Group.

Ari mencontohkan pemanfaatan teknologi digital pada smart meter PLN yang mampu mengubahnya menjadi sistem cerdas dan interaktif. Selain itu, penggunaan teknologi AI juga semakin memudahkan PLN meningkatkan pelayanan kebutuhan pelanggan dan mampu mengoptimalkan perencanaan di masa depan. 

Hal ini juga yang ditekankan Ari ke peserta yang hadir khususnya perusahaan listrik dunia yang sedang mengembangkan beyond kWH seperti digitalisasi maupun internet.

“Algoritma AI dapat lebih meningkatkan akurasi prediksi beban atau permintaan dengan menyempurnakan model berdasarkan data historis, perilaku konsumen, sehingga menghasilkan proyeksi perencanaan investasi yang tepat,” ujarnya.

Wakil Direktur Utama yang juga CFO Huawei, Sabrina Meng menyampaikan upaya berkelanjutan Huawei untuk mendalami teknologi dasar AI. Menurutnya, Huawei bakal membangun tulang punggung komputasi yang kokoh demi mendukung beragam model dan aplikasi AI untuk kebutuhan industri secara global.

“Kolaborasi keahlian PLN Group dalam sektor energi dan teknologi terbaru dengan Huawei diharapkan dapat mendorong transformasi digital semakin cepat dan efektif di sektor energi Indonesia, sesuai tema Huawei Connect 2023, Accelerated Intelligence,” tutupnya.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Pasalnya, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh telah menyampaikan komitmen bahwa 100 persen dusun di Aceh akan terlistriki.

Bahkan PLN Aceh juga sudah mengumumkan rencana besar untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi yang sepenuhnya terlistriki pada tahun 2024. Sebaimana rencana roadmap listrik desa (lisdes) yang baru diumumkan untuk tahun 2023 dan 2024.

"PLN Aceh berkomitmen untuk menyediakan akses listrik kepada seluruh dusun yang masih belum teraliri listrik PLN, membawa manfaat besar bagi masyarakat pedesaan Aceh," ujar General Manager PLN UID Aceh, Parulian Noviandri, Senin (26/9/2023)melansir Info Publik.

Parulian Noviandri juga menyebutkan bahwa saat ini, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di wilayah kerja PLN Aceh sudah mencapai 100%, dan Rasio Elektrifikasi (RE) PLN Aceh mencapai 99,96%.

Namun, masih terdapat beberapa dusun yang belum tersentuh oleh layanan listrik PLN, terutama di wilayah Transmigrasi dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

"Patut kita syukuri, rasio elektrifikasi desa berlistrik di Aceh telah mencapai 100 persen, dan saat ini kita juga sedang berupaya keras untuk menyambungkan listrik ke seluruh dusun yang masih belum terjangkau," ucap Parulian Noviandri.

Sebagai bagian dari upaya ini, PLN UID Aceh telah merencanakan tambahan pasokan daya sebesar 240 MW pada tahun 2023.

Pasokan daya ini akan berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya sebesar 200 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan sebesar 40 MW, sehingga total daya yang tersedia akan mencapai 850 MW, dengan surplus 293 MW di atas beban puncak sekitar 557 MW.

Pemerintah Provinsi Aceh juga menegaskan bahwa penyediaan listrik kepada dusun-dusun yang masih belum teraliri merupakan prioritas utama.

Mereka akan menjalankan program pemasangan listrik secara sinkron dengan fokus pada masyarakat yang tidak mampu.

Pendekatan ini dianggap sebagai langkah penting dalam upaya pemerataan pembangunan, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Provinsi Aceh.

Dengan adanya akses listrik, diharapkan masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidup mereka.

Dengan komitmen yang kuat dari PLN UID Aceh dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Aceh, program elektrifikasi pedesaan di Aceh diharapkan akan mencapai kesuksesan penuh, memberikan cahaya dan peluang baru bagi dusun-dusun yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan listrik PLN. 

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Kunjungan ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka bersama dengan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad dan seluruh kepala daerah dari enam kabupaten dan kota di Sorong, Selasa (26/9/2023) melansir ANTARA.

Ketua Komite II DPD RI Yoris Raweyai menjelaskan, kunjungan advokasi ini merupakan salah satu fungsi DPD RI untuk memastikan secara persis tentang realisasi kelistrikan itu sudah masuk ke setiap wilayah di Provinsi Papua Barat Daya. Karena berdasarkan aspirasi terdapat beberapa wilayah di provinsi termuda itu belum menikmati listrik sebagaimana mestinya.

"Jadi kita hadir di sini atas panggilan dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan perhatian serius," kata Ketua Komite II DPD RI Yoris.

Wilayah yang belum terealisasi arus listrik, sebut dia, Distrik Klaso di Kabupaten Sorong, Distrik Konda di Kabupaten Sorong Selatan dan Distrik Selemkai di Kabupaten Tambrauw.

Dia menilai bahwa persoalan listrik ini merupakan masalah klasik yang belum tertangani dengan baik dan benar di wilayah Papua pada umumnya. Maka, akan menjadi perhatian khusus dari DPD RI dan mengawal setiap program pembangunan pemerintah, sehingga wilayah yang belum tersentuh dengan penerangan listrik bisa menikmati listrik.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPD RI yang telah melaksanakan kunjungan ke provinsi termuda ini.

"Kendati pun provinsi kita masih muda namun tetap mendapatkan perhatian dari DPD RI," ungkap Pj Gubernur Musa'ad.

Persoalan kelistrikan, kata dia, merupakan kewenangan pusat, sehingga diharapkan ke depan harus ada kerja sama antar pemerintah dan PLN supaya memastikan aliran listrik ini bisa dirasakan masyarakat sampai ke pelosok di Papua Barat Daya.

"Di Papua Barat Daya sampai saat ini sudah 90 persen teralirkan listrik, hanya saja beberapa daerah yang belum," ungkap Pj Gubernur Musa'ad.

Karena itu, dengan adanya kunjungan DPD RI ini kendala kelistrikan di wilayah Papua Barat Daya menjadi perhatian pemerintah pusat melalui dorongan DPD RI.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Kategori Makanan & Minuman menjadi kategori dengan jumlah order tertinggi yaitu mencapai 783 transaksi. Sementara Kategori Kecantikan dan Kebugaran menjadi kategori dengan nilai transaksi tertinggi yaitu lebih dari Rp 624 juta.

Tak hanya mencatatkan rekor transaksi terbesar, Bazar edisi September ini juga memecahkan rekor jumlah peserta UMKM Bazar terbanyak sepanjang Bazar bulanan ini berlangsung. Total sebanyak 270 UMKM ikut serta, dengan rincian sebanyak 48 UMKM bergerak di bidang fesyen, 15 UMKM bidang kecantikan dan kebugaran, 41 UMKM bidang kriya, 91 UMKM bidang kuliner, 75 UMKM bidang barang dan jasa. Dari total UMKM yang ikut serta, sebanyak 161 UMKM hadir secara langsung di pusat perbelanjaan Sarinah, dan 109 UMKM lainnya melalui platform PaDi UMKM yang dapat diunduh lewat Appstore maupun Playstore.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengaku bersyukur atas antusias masyarakat yang melakukan pembelian, baik yang langsung di pusat perbelanjaan Sarinah maupun yang melalui aplikasi PaDi UMKM.

“Antusiasme masyarakat luar biasa. Produk yang dijual banyak yang laku terjual. Ini menunjukkan Bazar UMKM untuk Indonesia edisi September ini dapat menjadi wadah untuk mempertemukan UMKM Indonesia dengan masyarakat sebagai pembeli,” ucap Darmawan.

Menurut Darmawan, ini juga tidak lepas dari transformasi pengelolaan UMKM yang dilakukan PLN. Dulu pengelolaan UMKM di PLN belum terorganisir. Pada tahun 2023 ini, PLN telah membentuk struktur pengelolaan dan pembinaan UMKM yang terintegrasi mulai dari seleksi, kurasi, pelatihan, bantuan alat produksi, hingga pemasaran melalui Rumah BUMN.

“Dari total UMKM yang ikut, 140 UMKM di antaranya merupakan mitra binaan PLN. Kami lakukan pendampingan kepada mereka agar produk mereka semakin bagus dan diminati oleh pasar. Salah satu hasilnya bisa kita lihat dalam gelaran ini,” ucap Darmawan.

Dirinya menambahkan, penyelenggaraan Bazar UMKM untuk Indonesia ini juga menjadi komitmen PLN untuk terus memberikan dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM lokal untuk bisa mandiri secara ekonomi. Penyelenggaraan Bazar ini mampu mendorong belanja produk UMKM lokal sehingga nantinya memacu geliat industri kreatif di Indonesia.

“Ke depan, PLN akan terus memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar,” pungkas Darmawan.

Selain menampilkan produk lokal, kegiatan bazar diisi juga oleh berbagai kegiatan mulai dari talkshow, presentasi produk UMKM, workshop, games, stand up comedy, hingga music entertainment.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Selain mampu membantu meningkatkan produktivitas lahan, upaya ini juga mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Direktur Rehabilitasi Hutan (RH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Nikolas Nugroho menilai langkah PLN dalam pengembangan biomassa sangatlah strategis. Sebab, pemerintah telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk pemanfaatan lahan tandus dan rehabilitasi hutan menjadi sumber energi bersih sebagai salah satu cara mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31 persen atas upaya sendiri atau 43 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030.

Potensi hutan dan lahan yang bisa dikembangkan untuk menjadi sumber energi baru sudah diakomodir lewat kebijakan dan aturan yang dikeluarkan pemerintah seperti Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) nomor 62 tahun 2019 dan Permen LHK nomor 11 Tahun 2021.

“Sesuai arahan Presiden dan Menteri LHK, kami sangat mendukung pengembangan EBT di dalam negeri. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah memayungi aktivitas hutan tanaman untuk dikembangkan menjadi jenis komoditas yang mendukung pengembangan EBT,” kata Nikolas dalam Talkshow bertajuk “Menanam Harapan Energi Baru Terbarukan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan” pada rangkaian acara Festival Lingkungan Iklim Kehutanan dan EBT (LIKE), di Jakarta, Minggu (17/9).

Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Prof.Hariadi Kartodihardjo menilai pemanfaatan lahan yang berkelanjutan berperan penting dalam masa depan iklim. Keterlibatan langsung masyarakat dalam mengelola hutan, menurutnya juga menjadi hal krusial.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hutan bisa dilakukan. Meski memang aspek keberlanjutan dan juga tata kelola yang baik dari aspek masyarakat perlu didukung. Dengan penataan dan keterlibatan langsung, akan semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan hutan ini,” tambah Hariadi.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan co-firing yang dikembangkan PLN merupakan inovasi strategis untuk meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan. Tak sampai di situ, dalam menjamin ketersediaan bahan baku biomassa untuk teknologi ini justru mampu menghidupkan lahan tandus milik rakyat sehingga mampu mendorong geliat ekonomi baru.

“Kami sebagai BUMN tak hanya bertanggung jawab dalam menyediakan energi bersih saja. Inovasi yang kami kembangkan ini juga menyasar berbagai aspek, mendorong ekonomi rakyat, menjaga kelestarian hutan dan rehabilitasi lahan tandus serta melepas ketergantungan atas bahan bakar fosil,” tegas Darmawan.

Lewat subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PLN melakukan uji coba pengembangan ekosistem green economy di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lahan tandus yang tak terpakai disulap oleh PLN menjadi kawasan green energi sekaligus sebagai sumber kebutuhan pakan ternak.

Upaya yang selaras dengan prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG) ini menjadi salah satu penguatan rantai pasok biomassa di Indonesia untuk teknologi co-firing. Lewat upaya ini, masyarakat desa juga mampu menghemat biaya pakan ternak dan memanfaatkan lahan tandus jadi sumber ekonomi baru.

Vice President Pengadaan, Pengendalian dan Logistik Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Erfan Julianto menambahkan pada tahun 2025, PLN EPI akan membutuhkan pasokan biomassa hingga 10,2 juta ton/tahun. Pengembangan ekosistem green economy dan juga sumber biomassa lainnya akan terus dilakukan oleh PLN EPI untuk memperkuat rantai pasok biomassa.

Pada tahun ini, rasio teknologi co-firing di PLTU sebesar 1-3% dengan jumlah volume biomassa sebesar 573 ribu ton. Pada tahun 2025 ratio teknologi cofiring akan ditingkatkan hingga 10%, maka dibutuhkan pasokan biomassa hingga 10,2 juta ton/tahun. Produk kehutanan yang dimanfaatkan PLN EPI seperti sawdust, wood chip maupun wood pellet menjadi salah satu produk unggulan kehutanan.

“Lewat teknologi ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN tetapi juga bagi masyarakat luas karena pengembangan hutan energi dan pemanfaatan lahan tandus ini sesuai dengan prinsip circular economy atau ekonomi kerakyatan,” tegas Erfan.

Pilot Project pengembangan ekosistem green economy di Gunung Kidul tersebut juga akan direplikasi oleh PLN EPI di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Tanpa harus menggangu lahan produktif masyarakat, PLN justru akan memanfaatkan lahan tidur dan lahan tandus menjadi lahan produktif yang tak hanya bermanfaat bagi rantai pasok energi tetapi juga mendorong perekonomian masyarakat.

“Dengan adanya potensi lahan kritis dan potensi rehabilitasi lahan sebesar 12 juta hektar yang bisa dimanfaatkan. Ke depan, lewat dukungan pemerintah kami akan memanfaatkan lahan ini sehingga bisa memberikan multiplier effect yang lebih baik bagi lingkungan dan juga masyarakat,” kata Erfan.

[Redaktur: Alpredo Gultom]

Hal itu diketahui dari website resmi Dewan Pers, berdasarkan Berita Acara Komisi Pendataan (BA Komdat) pada Selasa 28 Agustus 2023 dengan sertifikat nomor 1121/DP-Verifikasi/K/IX/2023.

Sebelumnya, 111 media Wahana News Network telah mendapatkan verifikasi administrasi dari Dewan Pers pada Selasa 16 Mei 2023. Hingga, kunjungan kerja tim verifikasi faktual ke redaksi pusat di Jalan Warung Buncit Raya, No.10 B, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Perlu diketahui, ada 111 media dibawah naungan manajemen PT Wahana Karunia Media yang dipimpin Direktur Utama Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Tohom Purba yang juga sebagai Pemimpin Umum WahanaNews.co.

^{Ket foto: Verifikasi administrasi dan faktual WahanaNews.co di webside resmi Dewan Pers.}

“Saya bersyukur WahanaNews.co yang menggawangi 111 media network tersebar di berbagai Provinsi dan daerah di Indonesia sudah mendapatkan status verifikasi administrasi dan faktual dari Dewan Pers. Saya ucapkan terima kasih semua rekan wartawan atau pekerja pers di Wahana News Network. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pers yang telah memberikan kepercayaan kepada kami," ucap Tohom.

Disebutnya, ia telah sekian 10 tahun lebih membangun perusahaan pers PT Wahana Karunia Media ini dengan penuh dedikasi dengan berbagai tantangan dan keberhasilan. Sehingga, telah berkerjasama dengan para mitra dalam bidang kelembagaan ekonomi dan pemberitaan dan promosi.

Dalam masa itu, Tohom Purba terus berbenah dan bertekad mengelola WNN ini hingga sekarang memperoleh verifikasi faktual dari Dewan Pers.

^{Ket foto: Kru Redaksi Pusat Wahana News Network.}

Verifikasi faktual dari Dewan Pers ini, berjalan kala Hendrik Isnaini Raseukiy menjadi Pemimpin Redaksi yang bersertifikasi utama dari Dewan Pers.

Sebagai pimpinan redaksi/penanggung jawab WahanNews.co, Hendrik Isnaini Raseukiy yang telah berprofesi sebagai wartawan sekira 25 tahun ini di beberapa media massa nasional yang terverifikasi di Dewan Pers, mengaku sangat gembira dan bersyukur media yang dipimpinnya memperoleh verifikasi faktual.

Tekadnya, Wahana News dapat menjadi pers yang berkarya sesuai dengan kaidah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers beserta Kode Etik Jurnalistik dan regulasi Dewan Pers yang ada. Dan juga dapat menjadi mitra dari berbagai pihak dalam bidang pemberitaan dan perusahaan sebagai lembaga ekonomi.

“Tentu saya sangat bersyukur. Semua wartawan dan pekerja pers di Wahana Media Group tentu sangat bahagia, bergembira, dan bersyukur. Kita bertekad, semua kita mampu mempertahankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Juga kawan semua dapat menjadi wartawan yang lebih mumpuni dalam menjaga amanat demokrasi ini,” ujar Hendrik.

Bagi Hendrik Isnaini Raseukiy, pers adalah penjaga demokrasi di negara Republik Indonesia dan dunia.

Lanjutnya, mengutip amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini, disebutkan di Pasal 1 diantaranya adalah, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian Pasal 2 adalah, Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Selanjutnya di Pasal 3 (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4 (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Selanjutnya, Pasal 5 (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Kemudian sebut Raseukiy, Pasal 6 dari undang-undang tentang pers yakni,  pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Huruf c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; c. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

“Begitulah kiranya bagian-bagian dari amanat perundangan tersebut, juga ada hak dan kewajiban bagi pers yang harus diamalkan oleh insan pers,” tutur Hendrik.

[Redaktur: Amanda Zubehor]