Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden RI Joko Widodo yang ingin Indonesia meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan kekayaan dalam negeri. Tidak lagi mengekspor _raw material_ tetapi meningkatkan hilirisasi agar mendongkrak perekonomian nasional.
"Misalnya dalam hal charging station. Ya karena ini Indonesia, kita yang harusnya menentukan jenis colokan listrik charging station kita seperti apa. Biar global yang ngikutin kita, kalau mereka gak bisa ya tidak usah isi listrik di Indonesia," tambah Erick.
Baca Juga:
Retreat Kabinet di Magelang Lancar, PLN Sukses Amankan Listrik Secara Berlapis
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan saat ini PLN mendorong penggunaan pembangkit listrik yang bahan bakarnya berbasis kekuatan dalam negeri.
Pengembangan pembangkit yang selama ini berbasis pada bahan baku fosil ke depan akan diubah oleh PLN menjadi berbasis energi baru terbarukan.
"Ini kekuatan domestik kita. Indonesia dianugerahi sinar matahari yang luar biasa baik, juga banyaknya sungai di Indonesia yang bisa dimanfaatkan arusnya untuk menjalankan pembangkit," ujar Darmawan.
Baca Juga:
PLN Garap Eco Tourism "Green Canyon" Pangandaran Jadi Destinasi Wisata Global
Rencana pembangunan ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 yang disebut sebagai RUPTL Hijau. Pada RUPTL tersebut, PLN berupaya meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 29 gigawatt (GW) pada 2030.
"Tahun ini saja kami mentargetkan penambahan kapasitas terpasang pembangkit EBT sebanyak 648 MW yang berasal dari tenaga surya, air, panas bumi maupun angin," ujar Darmawan.
Lebih detail, akan ada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang beroperasi sebesar 108 MW dan tambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 53 MW.
