Salah satu dukungan pemerintah adalah dengan membentuk holding subholding di tubuh PLN. Erick memastikan pembentukan holding di PLN bukan berarti meliberalisasi PLN, tetapi untuk membuat PLN lebih lincah lagi kedepan.
“Tidak mungkin saya membentuk holding untuk memperlemah PLN. Pembentukan holding subholding bukan untuk meliberalisasi, justru ini sebagai langkah untuk memperkuat PLN,” tegas Erick.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo tak menampik dalam mencapai target carbon neutral, PLN harus terus meningkatkan kapasitas SDM. PLN telah melakukan berbagai pengayaan dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk menjalankan transisi energi.
Misalnya saja, dalam rencana perdagangan karbon di Tanah Air, PLN mengirimkan insan terbaiknya yang mayoritas adalah milenial untuk mengemban ilmu di Eropa untuk mengadaptasi sistem perdagangan karbon di sana.
Melalui transfer knowledge ini, diharapkan mampu meningkatkan potensi insan PLN dalam mengembangkan instrumen energi bersih di Indonesia.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“PLN menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon di tanah air, untuk itu kami belajar sampai ke Eropa,” ujar Darmawan.
Di sisi lain, dalam transisi energi PLN juga sudah menetapkan peta jalan melalui upaya peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 29 gigawatt (GW) pada 2030 yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disebut-sebut paling hijau ini.
Secara paralel, untuk bisa menekan emisi PLN juga sudah merencanakan untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menerapkan teknologi co-firing pada PLTU eksisting untuk menekan angka emisi gas buang.
